SANGATTAKU – Sekretaris Kabupaten Kutai Timur (Seskab Kutim), Rizali Hadi, menegaskan pentingnya empat prioritas utama dalam pembangunan daerah: akses jalan, air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi. Hal ini disampaikan oleh Seskab Rizali Hadi saat menghadiri acara Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), yang digelar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim di Grand Ballroom, Hotel Aston, Samarinda, Kamis (17/5/2024).
Rizali Hadi mengakui bahwa pembangunan jaringan telekomunikasi menjadi tantangan utama bagi Diskominfo Staper Kutim, terutama di daerah-daerah sulit seperti Taman Nasional Kutai (TNK) dan kawasan kehutanan. “Jika empat persoalan ini sudah terpenuhi, saya yakin itu ciri khas masyarakat perkotaan akan terpenuhi di Kutim,” ujarnya.
Pada tahun ini, Rizali Hadi menekankan pentingnya fokus pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, terutama di desa-desa. “Insya Allah Bupati sudah setuju, di anggaran perubahan ini kita akan bantu desa Rp 1 miliar per desa untuk akselerasi pembangunan jalan. Jika pembangunan jalan di Kutim terhubung dengan baik, maka perekonomian desa akan meningkat,” kata Rizali.
Rizali juga menjelaskan bahwa pemenuhan infrastruktur jalan selalu menjadi prioritas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) desa. “Ke depan, jika ini sudah bisa dipahami, terkait dengan potensi unggulan di masyarakat, insya Allah ekonomi kita akan merangkak. Karena setiap Musrenbang, yang selalu menjadi masalah atau usulan adalah jalan. Jadi konsepnya membangun dari bawah,” jelasnya.
Dalam konteks monitoring dan evaluasi SP4N LAPOR, Rizali Hadi menekankan perlunya penambahan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menangani pengaduan pelayanan publik. “Ke depan, di era SPBE, ini menjadi perhatian. Seperti SP4N LAPOR, di tahun sebelumnya skor SPBE kita meningkat, hanya saja masih ada data yang tidak disampaikan atau dilaporkan,” katanya.
Rizali Hadi berharap agar laporan pengaduan dari masyarakat terkait layanan publik dapat diminimalisir dengan penanganan yang cepat dan tepat oleh perangkat daerah terkait. “Segera kita benahi jaringan komunikasi. Jika berkaitan dengan anggaran, akan segera kita benahi. Memang menjadi sebuah keharusan di era digitalisasi ini untuk memenuhi jaringan telekomunikasi,” pungkasnya. (AD01/ Diskominfo Kutim)
