SANGATTAKU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendukung penuh program data desa presisi. Namun, dukungan ini disertai catatan penting, yakni perlunya pelaksanaan program ini dilakukan dengan perencanaan matang, koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, penganggaran yang cermat, serta mekanisme pengawasan yang memadai.
Program data desa presisi diharapkan dapat menjadi bekal bagi DPRD Kutim untuk mengawal program pembangunan agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Menurut anggota Komisi A DPRD Kutim, Novel Tyty Paembonan, program data desa dan kelurahan presisi ini sangat penting untuk dilaksanakan, karena data yang akurat dan komprehensif akan membantu mengidentifikasi permasalahan pembangunan di tingkat desa dengan lebih baik.
Sebab itu, dikatakan Novel, dirinya selaku anggota DPRD Kutai Timur mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk segera merealisasikan program ini. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat dan terpadu menjadi kunci dalam perencanaan pembangunan yang efektif.
Novel juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk menindaklanjuti program data presisi desa ini. Namun, yang tak kalah penting adalah memastikan proses pengumpulan data dilakukan dengan baik dan benar-benar menghasilkan data yang valid. Dibutuhkan sinergi dan koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar data yang diperoleh menjadi komprehensif.
“Saya melihat program ini merupakan terobosan yang baik dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Dengan data presisi, diharapkan program pembangunan dan pelayanan publik di desa dapat lebih terukur dan tepat sasaran. Tentunya, harus ada pengawasan dari DPRD agar pelaksanaan program ini berjalan transparan dan akuntabel, tidak terjadi penyalahgunaan data,” terangnya.
Novel juga menegaskan dukungannya terhadap program ini selama dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan optimalisasi anggaran. Pelibatan pihak lain seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) memang bisa dipertimbangkan untuk mengisi kekurangan anggaran. Yang penting, katanya, ada audit ketat dalam penggunaan anggaran agar program ini benar-benar memberi nilai tambah bagi pembangunan desa.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Asisten Pemerintahan, Kesra, dan Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Poniso Suryo Renggono. Menurutnya, data presisi desa sangat penting dalam mengatasi permasalahan dan menyelesaikan pembangunan secara tepat sasaran. Semua rencana akan dilaksanakan dengan baik melalui koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Kutai Timur sebagai leading sector.
Poniso juga mengusulkan keterlibatan Bankaltimtara Cabang Sangatta dan perusahaan lain di Kutai Timur untuk mendukung pendanaan program data desa dan kelurahan presisi melalui program CSR. Ia mengklaim data desa dan kelurahan presisi ini akan mampu menyediakan informasi lengkap dan akurat terkait berbagai aspek kehidupan masyarakat.
“Data ini akan memungkinkan semua pihak terkait bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan desa yang ada, sehingga diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sungguh, data presisi desa ini merupakan kunci untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (AD01/DPRD)
