SANGATTAKU – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan pemeriksaan dan pengobatan HIV dapat diakses masyarakat tanpa biaya. Layanan tersebut mengedepankan kerahasiaan identitas pasien, sementara proses pemeriksaan dilakukan atas dasar kesadaran sukarela.
Kepala Dinkes Kutim, Yuwana Sri Kurniawati, menjelaskan pemeriksaan HIV tidak boleh dilakukan secara paksa. Menurutnya, edukasi masif diperlukan agar masyarakat memahami pentingnya mengetahui status kesehatan sejak dini guna menekan stigma negatif di tengah warga.
Ia menerangkan, infeksi HIV pada tahap awal tidak selalu menunjukkan gejala. Kondisi inilah yang membuat deteksi dini krusial agar pengobatan dapat segera dimulai sebelum virus berkembang.
“Tidak ada salahnya melakukan deteksi dini. Tujuannya agar jika hasilnya positif, pengobatan bisa langsung dimulai,” jelas Yuwana pada Sangattaku.com.
Bagi pasien yang dinyatakan positif, pemerintah menanggung penuh biaya pengobatan melalui pemberian obat Antiretroviral (ARV). Terapi ini wajib dijalankan secara rutin dan berkala dipantau melalui pemeriksaan viral load untuk mengukur tingkat keberhasilannya.
“Setelah diberi ARV, pengobatan harus rutin. Sekian bulan kemudian, kami lakukan pemeriksaan viral load untuk melihat keberhasilan terapinya,” terangnya.
Guna menepis ketakutan masyarakat, Dinkes Kutim menjamin kerahasiaan identitas pasien selama mengakses layanan. Puskesmas yang memiliki tim khusus HIV telah disiagakan dengan ketersediaan obat, sementara rumah sakit menyediakan ruang atau klinik khusus penanganan.
Selain itu, pasien juga mendapat pendampingan berupa edukasi berkelanjutan serta dukungan pemenuhan gizi selama menjalani masa terapi.
Dinkes Kutim berharap seluruh rangkaian fasilitas gratis dan terjamin ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat guna mendukung target eliminasi HIV pada 2030. Saat ini, seluruh pengelolaan data penanganan juga telah terintegrasi secara satu pintu melalui sistem Satu Sehat Kementerian Kesehatan. (adv/Diskominfo Kutim)
