SANGATTAKU – Penanganan kondisi Jembatan Lembak di Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur, melibatkan koordinasi sejumlah instansi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Koordinasi tersebut mencakup penanganan kondisi jembatan hingga pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi.
Jembatan Lembak merupakan bagian dari ruas jalan nasional sehingga penanganan kondisi fisiknya berada pada kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kutai Timur berperan dalam pengaturan lalu lintas apabila terdapat pengalihan arus kendaraan.
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat Dishub Kutai Timur, Abdul Muis, menerangkan komunikasi terkait kondisi jembatan telah dilakukan bersama instansi teknis, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Kalau dari Dishub hanya mengatur lalu lintasnya, terkait masalah jembatan yang rusak itu kewenangannya dari PUPR, dalam hal ini BPJN karena jalan nasional,” terangnya, Senin (14/9/2026).
Dalam komunikasi terakhir, Muis menyebut tim PUPR telah turun ke lapangan untuk melihat kondisi Jembatan Lembak. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari penanganan teknis oleh instansi yang memiliki kewenangan terhadap ruas jalan nasional tersebut.
“Terakhir saya berkomunikasi dengan PUPR terkait masalah jembatan ini, tim mereka sudah turun. Mungkin lebih lengkap lagi datanya ada di sana,” jelasnya.
Selain PUPR dan BPJN, koordinasi juga melibatkan unsur Dishub dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Jalur komunikasi antarinstansi tersebut digunakan untuk menyesuaikan langkah yang diperlukan, terutama berkaitan dengan kondisi lalu lintas di sekitar jembatan.
Dishub Kutim sebelumnya juga sempat menerima undangan dari Kecamatan Bengalon untuk membantu melakukan penjagaan ketika terjadi pengalihan arus di sekitar lokasi.
“Kalau ada pengalihan jalan, kami melakukan penjagaan,” imbuh Abdul Muis.
Pengaturan lalu lintas menjadi bagian dari prosedur Dishub ketika terdapat pengalihan. Pelaksanaannya dilakukan bersama Satlantas untuk mengatur arus kendaraan di lapangan.
“Di SOP hanya pengaturan lalu lintasnya bersama dengan Satlantas apabila ada pengalihan,” jelasnya.
Sementara itu, pembahasan mengenai penanganan Jembatan Lembak telah dilakukan melalui koordinasi lintas instansi pada 9 September 2026. Pertemuan tersebut turut membahas kesiapan jalur alternatif apabila diperlukan pembatasan maupun pengalihan arus kendaraan.
Dengan pembagian tugas tersebut, penanganan kondisi Jembatan Lembak dilakukan melalui peran masing-masing instansi, dengan penanganan fisik berada pada instansi yang berwenang terhadap jalan nasional dan pengaturan lalu lintas menjadi bagian dari tugas Dishub bersama Satlantas apabila terjadi pengalihan arus. (adv/Diskominfo Kutim)
