LKPJ Bupati Kutai Timur 2023 Dinilai Kurang Lengkap dan Transparan, Faizal Rachman: Akan Kita Tindaklanjuti

Selasa, 30 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Anggota () Kabupaten , , meminta pemerintah daerah untuk melengkapi data terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2023. Hal ini diungkapkan Faizal setelah mengikuti rapat pembahasan LKPJ tahun 2023 di Ruang , Kantor DPRD Kutai Timur beberapa hari lalu.

, Faizal Rachman. (dok. ist)

“Tahun ini, LKPJ agak berbeda dengan tahun sebelumnya, program dan kegiatannya tidak ditampilkan, kalaupun ada datanya kurang lengkap. Ini yang akan kita tindak lanjuti,” ujar Faizal, anggota Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kutai Timur.

LKPJ adalah laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD. Penyusunan LKPJ bertujuan untuk menyampaikan secara transparan capaian kinerja berbagai program dan kegiatan.

Faizal mengungkapkan bahwa data dalam LKPJ Bupati Kutai Timur tahun ini jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. “Pada LKPJ tahun 2022, seluruh program kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah () dilampirkan, mulai dari nama kegiatan, nilai pagu anggaran yang digunakan, hingga capaian realisasi keuangannya. Sementara, di LKPJ tahun ini tidak selengkap itu,” jelasnya.

DPRD dan kepala daerah memiliki kedudukan yang setara, sehingga penyampaian LKPJ dari kepala daerah kepada DPRD tidak berlangsung dalam konteks menerima atau menolak, melainkan sebagai bahan menetapkan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan fungsi pengawasan.

“Dokumen laporan yang menjadi kewajiban setiap kepala daerah harus berisi tentang penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Kita akan menindaklanjuti dan mencari tahu penyebab ketidaklengkapan data ini,” tegas Faizal.

Dengan demikian, harapan Faizal dan lainnya adalah agar pemerintah daerah bisa segera melengkapi data yang kurang dalam LKPJ 2023, sehingga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dapat terwujud dengan baik. (AD01/DPRD Kutim)

Berita Terkait

Pemkab Kutim Ungkap Laporan Keuangan 2024, Realisasi Pendapatan Capai Rp10,44 Triliun
Pemkab Kutim Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi, UMKM Jadi Pertimbangan Utama
Wabup Kutai Timur Apresiasi Komite Tani Muda, KNPI: Siap Sinergi dengan Program Pemerintah
DPRD Kutim Mediasi Konflik Relokasi Pedagang Taman Bersemi
Dishub Kutim Gencar Sosialisasikan Kewajiban Penutup Muatan Truk Material
DTPHP Kutim Bantu Benih dan Petakan Daerah Rawan Banjir Demi Jaga Produktivitas Petani
Di Balik Gelas Kopi Sore: Sengkarut SK Panja Lingkungan PT APE
Disperindag Perketat Distribusi LPG 3 Kg, Fokus Tepat Sasaran dan Penyesuaian Harga

Berita Terkait

Senin, 30 Juni 2025 - 18:04 WITA

Pemkab Kutim Ungkap Laporan Keuangan 2024, Realisasi Pendapatan Capai Rp10,44 Triliun

Selasa, 24 Juni 2025 - 19:47 WITA

Pemkab Kutim Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi, UMKM Jadi Pertimbangan Utama

Senin, 16 Juni 2025 - 16:26 WITA

Wabup Kutai Timur Apresiasi Komite Tani Muda, KNPI: Siap Sinergi dengan Program Pemerintah

Senin, 16 Juni 2025 - 15:08 WITA

DPRD Kutim Mediasi Konflik Relokasi Pedagang Taman Bersemi

Kamis, 12 Juni 2025 - 17:09 WITA

Dishub Kutim Gencar Sosialisasikan Kewajiban Penutup Muatan Truk Material

Berita Terbaru

Ekonomi & Kesehatan

Gebyar Expo 2025 di Kutai Timur: Koperasi Ditegaskan sebagai Pilar Ekonomi Rakyat

Minggu, 29 Jun 2025 - 10:18 WITA