Paripurna ke-27 Bahas Pertanggungjawaban APBD 2023, Siang Geah Sampaikan Pandum Fraksi PDI-P

Kamis, 13 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah () () mengadakan Rapat Paripurna ke-27 yang membahas Pandangan Umum (Pandum) Fraksi-Fraksi DPRD Kutim terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah () Tahun Anggaran (TA) 2023. Rapat ini menjadi momen penting dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran pemerintah daerah.

Kutim, , menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan inti dari proses demokrasi. Menurutnya, ini adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran dilaksanakan dengan akuntabilitas tinggi, efisien, dan efektif, serta dapat dikontrol oleh publik.

“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak hanya wujud dari akuntabilitas, tetapi juga sarana untuk mengevaluasi target pencapaian kinerja program pembangunan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran,” jelas Siang Geah saat menyampaikan Pandum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim, Kamis (13/6/2024).

Fraksi PDI-P, setelah mencermati dan menganalisis secara mendalam materi Nota Pengantar Raperda tersebut, memberikan sejumlah catatan penting sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah. Beberapa poin penting yang disampaikan Fraksi PDI-P antara lain:

  1. Tidak Dilampirkannya Hasil Audit
    Fraksi PDI-P menyoroti tidak adanya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bahan kajian tambahan. Mereka menekankan pentingnya hasil audit ini sebagai referensi dalam membahas pertanggungjawaban APBD.
  2. Realisasi Pendapatan TA 2023 yang Melebihi Target
    Fraksi PDI-P mengapresiasi pencapaian Pemkab Kutim yang berhasil melebihi target pendapatan. Namun, mereka meminta penjelasan lebih rinci terkait sektor-sektor yang menyumbang peningkatan pendapatan tersebut.
  3. Penambahan Pendapatan Lain-Lain yang Perlu Dijelaskan
    Fraksi PDI-P meminta untuk menjelaskan sumber dari penambahan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai bahan evaluasi untuk ke depannya.
  4. Adanya Surplus dan Sisa Anggaran (SILPA)
    Terjadinya surplus atau kelebihan pendapatan daerah di luar dari perencanaan dan adanya sisa anggaran belanja yang menyebabkan munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) juga menjadi perhatian khusus Fraksi PDI-P.
  5. Rincian Capaian
    Fraksi PDI-P meminta Bupati melengkapi rincian terkait realisasi dan capaian target masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023.
Baca Juga  Tak Patuhi Perda No 7 Tahun 2012, Pelanggar Dapat Dikenai Sanksi Pidana

Meski ada beberapa catatan yang disampaikan, Fraksi PDI-P tetap memberikan apresiasi kepada Pemkab Kutim yang berhasil meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian () dari BPK RI. Namun, Fraksi juga mengingatkan bahwa masih ada beberapa temuan di sejumlah OPD yang perlu diperbaiki di masa mendatang. (AD01/ DPRD)

543Dibaca

Berita Terkait

DPRD Kutim Tetapkan ARMY Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 2024
Prosedur Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD
DPRD Kutim Gelar Rapurna Bahas Laporan Hasil Reses
DPRD Kutim Soroti Kurangnya Tenaga Medis di Pusban Kecamatan Sandaran
Akhmad Sulaeman Komitmen Dorong Percepatan Pembangunan Lima Kecamatan di Dapilnya
Wakil Ketua DPRD Soroti Kesenjangan Pembangunan di Kutim
DPRD Kutai Timur Soroti Kurangnya Ruang Kelas untuk Pendidikan Menengah
DPRD Kutim Evaluasi Efektivitas Bimtek UMKM, Harus Terukur dan Terarah

Berita Terkait

Kamis, 16 Januari 2025 - 22:36 WITA

DPRD Kutim Tetapkan ARMY Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 2024

Rabu, 15 Januari 2025 - 23:23 WITA

Prosedur Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD

Jumat, 10 Januari 2025 - 19:51 WITA

DPRD Kutim Gelar Rapurna Bahas Laporan Hasil Reses

Selasa, 10 Desember 2024 - 10:04 WITA

DPRD Kutim Soroti Kurangnya Tenaga Medis di Pusban Kecamatan Sandaran

Jumat, 6 Desember 2024 - 11:28 WITA

Akhmad Sulaeman Komitmen Dorong Percepatan Pembangunan Lima Kecamatan di Dapilnya

Berita Terbaru

Politik & Pemerintahan

Dinas TPHP Kutim Optimalkan Ketahanan Pangan Jelang Ramadan dan Idulfitri

Rabu, 12 Feb 2025 - 00:08 WITA

Politik & Pemerintahan

Tak Tanggung-tanggung! DTPHP Kutai Timur Alokasikan 3 Miliar Bina Petani Lokal

Selasa, 11 Feb 2025 - 14:29 WITA

PEMKAB KUTIM

Pemkab Kutim Siapkan 57 Titik Dapur untuk Program Makan Siang Gratis

Selasa, 11 Feb 2025 - 14:23 WITA