SANGATTAKU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui, menyoroti lemahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) sebagai salah satu faktor utama rendahnya penyerapan anggaran. Menurutnya, ketidakmampuan SDM dalam mengelola anggaran telah menyebabkan lambatnya realisasi pembangunan.
“Satu kritik saya terhadap pemerintah saat ini adalah bahwa kemampuan SDM kita dalam menyerap anggaran sangat lemah. Dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2023, kita memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp1,7 triliun yang tidak terserap. Ada apa ini?” ungkap Yan.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga belum mampu sepenuhnya menyerap aspirasi masyarakat. Akibatnya, masyarakat terus menunggu hasil pembangunan yang seharusnya sudah bisa dinikmati.
“Misalnya, pembangunan jalan penghubung antar-kecamatan yang seharusnya selesai. Karena lambatnya penyerapan anggaran, masyarakat harus menghadapi kondisi jalan yang becek saat hujan dan berdebu saat kemarau,” jelas Yan.
Yan juga menilai pemerintah belum memaksimalkan potensi yang dimiliki, terutama dalam mengatasi masalah pemerataan pembangunan. Menurutnya, berbagai program yang dijalankan pemerintah belum efektif sebagai solusi untuk persoalan masyarakat.
“Slogan ‘Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua’ ini masih harus tertunda karena kelemahan mereka dalam mengelola anggaran. SiLPA Rp1,7 triliun pada tahun 2023 itu belum termasuk program Multiyears Contract yang juga tidak terserap dengan baik. Bayangkan, berapa banyak lagi anggaran yang tidak terserap? Ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah,” tutupnya.
Dengan kondisi ini, Yan berharap pemerintah segera melakukan perbaikan dalam pengelolaan anggaran agar pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kutim. (AD01/ DPRD)
