DPRD Kutai Timur Tekan PT Indominco Mandiri Lunasi Ganti Rugi Rp1,87 Miliar ke 254 Anggota Poktan

Kamis, 4 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama berkasnya adalah Banner-DPRD.jpg

SANGATTAKU – Konflik lahan yang telah berlangsung sejak tahun 2005 antara Kelompok Tani (Poktan) Karya Bersama dan PT Indominco Mandiri kembali diangkat dalam Rapat Paripurna Ke-29 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim). Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus), Novel Tyty Paembonan, melaporkan perkembangan terbaru mengenai sengketa yang melibatkan ratusan anggota Poktan Karya Bersama.

Dalam laporannya, Novel mengungkapkan bahwa dari 300 anggota Poktan, sebanyak 254 anggota masih belum menerima ganti rugi atas lahan mereka, dengan total nilai sebesar Rp1,87 miliar. Hanya 46 anggota yang sejauh ini telah menerima tali asih dari PT Indominco Mandiri.

“Setiap anggota Poktan Karya Bersama memegang surat keterangan penggarapan lahan seluas 2 hektar per surat. Hingga Mei 2023, sebanyak 46 dari 300 anggota Poktan telah menerima tali asih untuk tanam tumbuh mereka,” jelas Novel.

Menurut hasil inventarisasi pemerintah, PT Indominco Mandiri memiliki 300 surat penggarapan lahan dan telah menyelesaikan tali asih kepada 46 anggota Poktan. Namun, masih terdapat 254 anggota yang belum mendapatkan ganti rugi atas lahan mereka, dengan total nilai yang belum terbayar mencapai Rp1,872,774,755.

Novel menambahkan bahwa 254 anggota Poktan Karya Bersama belum menerima hasil perhitungan yang telah ditetapkan dalam berita acara hasil Rapat Penanganan Permasalahan Tanah oleh DPPR Kutim pada 24 Februari 2022, serta rekomendasi dari Kepala DPPR Kutim kepada Bupati Kutim pada 8 Maret 2022.

“Oleh karena itu, di luar perhitungan yang sudah diinventarisasi, pihak PT Indominco Mandiri tidak mengakui klaim tambahan dari Poktan Karya Bersama,” pungkas Novel. (AD01/ DPRD)

1.1kDibaca

Berita Terkait

Delapan Desa di Kaubun Sudah Teraliri Listrik, Peningkatan Daya dan Perluasan Jaringan Masih Dibutuhkan
Geopark Sangkulirang-Mangkalihat Menanti Penetapan Resmi sebagai Geopark Nasional
Sinkronkan Pengukuran Lahan dengan BPN, Kutai Timur Siapkan Pembangunan Gudang Bulog
Tantangan Legalitas UMKM Kutai Timur Bukan Hanya Perizinan, tetapi Juga Kesadaran Pelaku Usaha
Tertibkan Kelembagaan, Diskop UKM dan Ekraf Kutai Timur Proses Penghapusan Koperasi Tidak Aktif
DLH Kutai Timur Ingatkan Pelaku Usaha Kecil Kelola Sampah Sejak Urus Izin
DLH Kutai Timur Intensifkan Pengawasan, Pastikan Pelaku Usaha Patuhi Komitmen Lingkungan
Komoditas Kelapa Sawit dan Padi Sawah Jadi Primadona di Rantau Pulung

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 13:32 WITA

Delapan Desa di Kaubun Sudah Teraliri Listrik, Peningkatan Daya dan Perluasan Jaringan Masih Dibutuhkan

Rabu, 11 November 2026 - 15:55 WITA

Geopark Sangkulirang-Mangkalihat Menanti Penetapan Resmi sebagai Geopark Nasional

Rabu, 11 November 2026 - 15:11 WITA

Sinkronkan Pengukuran Lahan dengan BPN, Kutai Timur Siapkan Pembangunan Gudang Bulog

Senin, 9 November 2026 - 08:11 WITA

Tantangan Legalitas UMKM Kutai Timur Bukan Hanya Perizinan, tetapi Juga Kesadaran Pelaku Usaha

Jumat, 6 November 2026 - 11:09 WITA

Tertibkan Kelembagaan, Diskop UKM dan Ekraf Kutai Timur Proses Penghapusan Koperasi Tidak Aktif

Berita Terbaru

Diskominfo Kutai Timur

Warga Desa Bumi Etam Aktif Gelar Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Rabu, 18 Nov 2026 - 09:56 WITA

Diskominfo Kutai Timur

Pemerintah Desa Bumi Etam Ajukan Perluasan Jaringan Listrik untuk Permukiman Baru

Selasa, 17 Nov 2026 - 13:40 WITA