SANGATTAKU – Pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Jimmi, menegaskan komitmennya untuk mematuhi jadwal kerja yang telah disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam keterangannya, Jimmi menyoroti bahwa prioritas utama DPRD dalam waktu dekat adalah merealisasikan pembentukan fraksi dan penetapan tata tertib (tatib). “Prioritas kami dalam waktu dekat adalah merealisasikan pembentukan fraksi dan tata tertib,” ujarnya.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan bahwa pembentukan fraksi dan tata tertib telah dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024. Ia menambahkan bahwa untuk pembentukan fraksi, saat ini masih menunggu terbentuknya fraksi gabungan dari beberapa partai.
“Kami targetkan pembentukan fraksi harus terlaksana pada Kamis minggu depan. Setelah itu, kita akan segera membahas tata tertib. Semua ini sudah terjadwal di bulan ini,” tegas Jimmi.
Lebih lanjut, Jimmi juga menyinggung tentang tugas-tugas yang belum selesai dari anggota DPRD Kutim periode sebelumnya. Ia menyatakan bahwa anggota DPRD yang baru dilantik akan segera mengemban tugas-tugas tersebut setelah mendapatkan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan edukasi yang diperlukan.
“Kami memahami bahwa transisi ini memerlukan persiapan yang matang. Oleh karena itu, para anggota dewan terpilih akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan melalui Bimtek,” jelasnya.
Jimmi menekankan pentingnya menjaga kontinuitas dalam menjalankan fungsi legislatif daerah. Ia berharap, dengan langkah-langkah yang telah direncanakan, DPRD Kutim di bawah kepemimpinan sementaranya dapat segera bekerja secara efektif untuk melayani masyarakat Kutai Timur.
“Meskipun ada pergantian anggota, tugas dan tanggung jawab DPRD Kutim tetap harus berjalan dengan baik. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat Kutai Timur tetap menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Dengan prioritas yang jelas dan komitmen yang kuat, DPRD Kutim siap memulai periode baru dengan fokus pada kepentingan rakyat. (AD01/ DPRD)
