SANGATTAKU – Persoalan lahan di Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur yang telah berlangsung sekitar 20 tahun kembali mencuat. Masyarakat mendorong adanya penataan kawasan kehutanan dan pemetaan lapangan untuk memperjelas lahan yang bersinggungan dengan permukiman maupun kawasan perusahaan.
Perwakilan warga Tepian Langsat, Muhammad Kasim, mengatakan penataan kawasan menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat. Menurutnya, kawasan kehutanan yang berada di sekitar permukiman, terutama yang berdekatan dengan perusahaan, perlu mendapat kejelasan agar persoalan yang selama ini terjadi tidak terus berlanjut.
“Kebanyakan yang diinginkan masyarakat adalah penataan ruang kawasan kehutanan yang ada di sini. Terutama kawasan yang berdekatan dengan perusahaan, sebaiknya dihentikan dulu sampai ada kejelasan. Persoalan ini sudah berlangsung sekitar 20 tahun,” terang Kasim usai rapat membahas sengketa lahan Tepian Langsat di Ruang Erau, Kantor Bupati Kutai Timur, Kamis (24/9/2026).
Kasim mengatakan, penentuan lahan yang perlu dienklave juga harus berdasarkan kondisi di lapangan. Karena itu, ia mendorong pembentukan tim yang melibatkan pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk melakukan pemetaan secara langsung.
“Untuk menentukan berapa luas lahan yang perlu dienklave, harus ada tim yang melakukan pemetaan di lapangan. Dari pemetaan itu nantinya bisa diketahui kawasan mana yang perlu ditata,” jelasnya.
Ia berharap hasil pemetaan tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk membawa persoalan Tepian Langsat ke kementerian terkait.
Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, mengatakan pemerintah daerah telah memiliki rekomendasi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) empat provinsi Kalimantan Timur mengenai lahan yang dinilai layak dilakukan adendum terhadap izin PT MKC.
Mahyunadi menyebut, luas lahan yang masuk dalam rekomendasi tersebut mencapai lebih dari 1.100 hektare. Namun, proses adendum belum terlaksana sehingga persoalan di lapangan masih terjadi.
“Sudah ada rekomendasi dari BPKH empat provinsi Kalimantan Timur bahwa ada sekitar 1.100 hektare lebih yang memang layak diadendum dari surat izin PT MKC,” terangnya.
Menurut Mahyunadi, penyelesaian persoalan tersebut harus melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan data terkait lahan. Selain pemerintah daerah, pihak seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), perusahaan, dan instansi teknis lainnya dinilai perlu hadir dalam pembahasan.
“Jangan sampai kita hanya berkumpul, tetapi pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tidak hadir,” tegasnya.
Untuk mempercepat penyelesaian, Pemkab Kutai Timur akan membawa persoalan tersebut ke Kementerian Kehutanan. Mahyunadi berharap proses adendum dapat segera ditindaklanjuti sehingga memberikan kepastian terhadap hak masyarakat atas lahan yang selama ini mereka tempati dan kelola.
“Makanya saya menengahi. Saya akan membawa masalah ini ke Kementerian Kehutanan untuk segera menyelesaikan proses adendumnya, supaya konflik yang panjang di masyarakat tidak terus terjadi,” ungkapnya.
Selain lahan yang masuk dalam rekomendasi adendum, Mahyunadi menyebut terdapat Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dengan luasan lebih dari 600 hektare di kawasan tersebut.
Penyelesaian sengketa lahan Tepian Langsat kini diarahkan pada dua langkah, yakni percepatan proses adendum dan penataan kawasan melalui pemetaan lapangan. Pemerintah berharap kedua proses tersebut dapat memperjelas status lahan sekaligus menjadi jalan keluar bagi persoalan yang telah berlangsung selama dua dekade. (adv/Diskominfo Kutim)
