
SANGATTAKU – Pengelolaan lingkungan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pelaku usaha sejak memulai kegiatan bisnisnya. Di Kabupaten Kutai Timur, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengingatkan bahwa kewajiban tersebut juga berlaku bagi usaha berskala kecil, seperti toko dan warung makan.
Salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi berkaitan dengan pengelolaan sampah yang dihasilkan dari aktivitas usaha. Persoalan ini penting diperhatikan karena kegiatan perdagangan maupun usaha kuliner menghasilkan sampah yang perlu ditangani agar tidak mengganggu kebersihan lingkungan sekitar.

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kutai Timur, Nurrahmi Asmalia, menjelaskan bahwa pelaku usaha kecil umumnya tidak diwajibkan menyusun dokumen lingkungan yang kompleks. Persyaratan yang perlu dipenuhi cukup melalui Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
“Untuk usaha seperti toko atau warung makan, kebanyakan tidak membuat dokumen lingkungan seperti perusahaan yang skalanya lebih besar. Mereka biasanya membuat SPPL melalui OSS,” ujar Nurrahmi, Selasa (3/11/2026).
Pengurusan SPPL dapat dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dengan mekanisme tersebut, pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan lingkungan dalam proses perizinan tanpa harus melalui prosedur dokumen yang diperuntukkan bagi usaha berskala lebih besar.
Namun, kelengkapan administrasi bukan satu-satunya hal yang menjadi perhatian. Setelah usaha berjalan, pengelolaan sampah tetap menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Terlebih bagi usaha kuliner yang menghasilkan sampah secara rutin dari kegiatan operasionalnya.
DLH Kutai Timur juga menilai sosialisasi kepada pelaku usaha masih diperlukan agar pemahaman mengenai kewajiban lingkungan tidak berhenti pada proses pengurusan izin.
“Karena itu, kami juga perlu memperluas sosialisasi, terutama mengenai pengelolaan sampah,” pungkasnya. (adv/Diskominfo Kutim)





















