
SANGATTAKU – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kutai Timur terus meningkatkan intensitas pengawasan terhadap aktivitas operasional para pelaku usaha di wilayahnya. Langkah preventif ini dijalankan secara konsisten guna memastikan seluruh kewajiban pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen resmi dipatuhi dan diimplementasikan secara nyata di lapangan.
Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kutai Timur, Nurrahmi Asmalia, menjelaskan bahwa ruang lingkup pengawasan mencakup berbagai aspek krusial secara komprehensif.

“Aspek-aspek tersebut meliputi pengelolaan air, limbah, sampah, tanah, hingga pengendalian pencemaran udara,” ungkapnya saat merinci cakupan pemantauan teknis, Selasa (3/11/2026).
Selain faktor teknis lingkungan, Nurrahmi menambahkan bahwa perhatian lembaganya turut diarahkan pada evaluasi komitmen sosial perusahaan. Program pembinaan serta upaya peningkatan kapasitas bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional turut menjadi indikator penting yang tidak luput dari pengawasan berkala.
Dalam pelaksanaan operasionalnya di lapangan, DLH Kutai Timur mengerahkan jajaran Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Prioritas pemantauan difokuskan secara selektif pada sektor usaha yang memiliki tingkat kompleksitas operasional tinggi serta potensi risiko lingkungan yang lebih besar.
Proses evaluasi ini dilakukan dengan mencocokkan rencana yang tercantum dalam dokumen pengelolaan lingkungan dengan kondisi aktual di lapangan. Melalui tahapan tersebut, tingkat kepatuhan badan usaha dapat diidentifikasi secara objektif dan transparan.
“Kalau sudah dijalankan berarti pelaku usaha tersebut dinilai taat. Kalau tidak dijalankan berarti ada ketidaktaatan. Pelanggarannya juga bisa masuk kategori minor maupun mayor,” tegas Nurrahmi.
Meski dihadapkan pada tantangan keterbatasan sumber daya manusia dan operasional, DLH Kutai Timur tetap berupaya menjaga efektivitas pemantauan. Metode pengawasan yang ditempuh mencakup peninjauan langsung maupun tidak langsung, khususnya bagi badan usaha yang berada di bawah kewenangan pembinaan pemerintah kabupaten.
Langkah pengawasan yang konsisten ini diharapkan mampu mendorong kesadaran para pelaku usaha. Dengan begitu, geliat investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kutai Timur dapat berjalan beriringan dengan komitmen menjaga kelestarian lingkungan. (adv/Diskominfo Kutim)





















