APKASINDO Kutai Timur Diminta Perkuat Perlindungan Petani Sawit, dari Harga TBS hingga Legalitas Lahan

Kamis, 29 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur mendorong Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) memperkuat perannya dalam melindungi kepentingan petani sawit, terutama terkait kepastian harga tandan buah segar (TBS), legalitas lahan, dan peningkatan produktivitas perkebunan.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, saat pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APKASINDO Kutai Timur periode 2026–2031 di Sangatta, Kamis (29/10/2026).

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, saat melakukan tinjauan usai pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APKASINDO Kutai Timur periode 2026–2031 di Sangatta, Kamis (29/10/2026). (Meika/ sgtk)

Ardiansyah menegaskan, perkembangan industri kelapa sawit harus memberikan manfaat nyata bagi petani, bukan hanya dari sisi peningkatan produksi, tetapi juga kesejahteraan dan kepastian dalam menjalankan usaha perkebunan.

Menurutnya, APKASINDO perlu mengambil peran strategis dalam memperjuangkan hak-hak petani, termasuk memastikan transaksi penjualan TBS berlangsung secara transparan dan memberikan keuntungan yang adil.

“Ke depan, kemajuan perkebunan kelapa sawit harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani, mulai dari produktivitas, kepastian usaha, akses pasar, hingga tata kelola perkebunan yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemkab Kutai Timur adalah belum optimalnya pendataan petani dan kebun. Pemutakhiran data dinilai penting agar berbagai program pemerintah, termasuk bantuan dan pembinaan, dapat diberikan sesuai kebutuhan di lapangan.

Selain itu, petani sawit mandiri juga membutuhkan pendampingan hukum untuk memperoleh kepastian legalitas lahan. Langkah tersebut dinilai penting guna mengurangi potensi konflik maupun sengketa yang dapat menghambat keberlangsungan usaha perkebunan masyarakat.

Pemkab Kutai Timur turut meminta perhatian terhadap tata niaga TBS. Transparansi harus diterapkan mulai dari penetapan harga, proses penimbangan, penilaian kualitas buah, hingga pemberlakuan potongan oleh pihak pabrik kelapa sawit (PKS).

Baca Juga  Yusuf Silambi Dorong Penguatan Ekonomi Lokal Melalui UMKM

Di sektor produksi, peningkatan kualitas perkebunan dapat dilakukan melalui peremajaan tanaman atau replanting, penggunaan bibit bersertifikat, pendampingan teknis budidaya, serta perluasan akses pembiayaan bagi petani.

Ardiansyah juga mengingatkan agar pengembangan perkebunan tetap memperhatikan aspek lingkungan, seperti perlindungan sumber air, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta pengelolaan limbah perkebunan.

Prosesi pengukuhan Pengurus AKPASINDO DPD Kutai Timur. (Meika/ sgtk)

Sementara itu, Ketua DPD APKASINDO Kutai Timur, Yan, mengatakan organisasi yang dipimpinnya akan memperkuat posisi tawar pekebun swadaya melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan PKS.

Ia menilai, pembaruan data perkebunan menjadi pekerjaan penting bagi kepengurusan baru agar penyusunan program organisasi memiliki dasar yang jelas dan sesuai kondisi aktual petani.

“Data ini masih dinamis dan memerlukan pemutakhiran menyeluruh agar menjadi basis data yang akurat untuk perumusan program ke depan,” ungkap Yan.

Berdasarkan data organisasi hingga 2020, Kutai Timur memiliki 117 perusahaan swasta yang berinvestasi di sektor perkebunan kelapa sawit dengan luas konsesi mencapai 609.613 hektare. Selain itu, terdapat perkebunan kementerian seluas 48.493 hektare dan perkebunan dengan skema kemitraan seluas 16.471 hektare yang melibatkan sekitar 55.406 kepala keluarga petani.

Sekretaris Jenderal DPW APKASINDO Kalimantan Timur, Daru Widyatmoko, berharap kepengurusan baru mampu memperluas program pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga tingkat desa dan kecamatan.

Menurutnya, APKASINDO tidak hanya berfungsi sebagai wadah pemersatu petani sawit, tetapi juga harus mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta memberikan pendampingan ketika petani menghadapi persoalan di lapangan.

Ia menambahkan, organisasi perlu hadir membantu petani yang mengalami persoalan administrasi lahan, konflik perkebunan, maupun sengketa lainnya melalui fungsi advokasi.

Baca Juga  BLT UMKM 2,4 juta cair, BRI Unit Sangatta Lama dipadati antrian

Pengurus DPD APKASINDO Kutai Timur periode 2026-2031 yang dikukuhkan dipimpin Yan sebagai ketua, didampingi Suliansyah sebagai wakil ketua. Sementara itu, Taufik Urohman dipercaya sebagai ketua harian, Yanto Widodo sebagai sekretaris, dan Mulyadi sebagai bendahara.

Dengan kepengurusan baru tersebut, APKASINDO diharapkan mampu menjadi jembatan antara petani, pemerintah, dan pelaku industri sawit dalam memperjuangkan tata kelola perkebunan yang lebih adil, produktif, serta berkelanjutan di Kutai Timur. (Mk/ sgtk)

671Dibaca

Berita Terkait

DLH Kutai Timur Intensifkan Pengawasan, Pastikan Pelaku Usaha Patuhi Komitmen Lingkungan
Jelang Porwada IV Kaltim, Ronny Bonar Ingatkan Jurnalis Kutim Jaga Sportivitas dan Solidaritas
Pemkab Kutim Lepas 32 Wartawan Ikuti Porwada IV Kaltim 2026, Bidik Peningkatan Medali
Kutai Timur Perkuat Daya Saing Sawit Global Lewat Peluncuran Program SUSTAIN Kutim Tahap II dan Sertifikasi ISPO-RSPO
Pemkab Kutai Timur dan OJK Edukasi Pelajar, Cegah Investasi Bodong dan Pinjol Ilegal
APKASINDO Kutai Timur Ajak Petani Sawit Naik Kelas, Tak Hanya Jadi Produsen tetapi Pengusaha
Mahyunadi Soroti Temuan Berulang Pengelolaan Keuangan Desa di Kutai Timur
Bupati Kutai Timur Pastikan Peluang Sekolah Spesialis untuk Dokter PNS dan PPPK Terbuka, Asal Sesuai Prosedur

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 15:20 WITA

DLH Kutai Timur Intensifkan Pengawasan, Pastikan Pelaku Usaha Patuhi Komitmen Lingkungan

Senin, 2 November 2026 - 14:34 WITA

Jelang Porwada IV Kaltim, Ronny Bonar Ingatkan Jurnalis Kutim Jaga Sportivitas dan Solidaritas

Kamis, 29 Oktober 2026 - 16:54 WITA

Kutai Timur Perkuat Daya Saing Sawit Global Lewat Peluncuran Program SUSTAIN Kutim Tahap II dan Sertifikasi ISPO-RSPO

Kamis, 29 Oktober 2026 - 15:01 WITA

Pemkab Kutai Timur dan OJK Edukasi Pelajar, Cegah Investasi Bodong dan Pinjol Ilegal

Kamis, 29 Oktober 2026 - 13:08 WITA

APKASINDO Kutai Timur Diminta Perkuat Perlindungan Petani Sawit, dari Harga TBS hingga Legalitas Lahan

Berita Terbaru

Diskominfo Kutai Timur

297 Guru di Kutim Ikuti Pendidikan Inklusi, Target Satu Guru di Setiap Sekolah

Selasa, 3 Nov 2026 - 11:06 WITA

Diskominfo Kutai Timur

Beasiswa Kutim Terus Dikembangkan, Sasar Pelajar hingga Perguruan Tinggi

Selasa, 3 Nov 2026 - 09:54 WITA