SANGATTAKU – Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menyoroti masih berulangnya temuan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa meski bimbingan teknis (bimtek) dan workshop telah sering dilakukan. Ia meminta evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan langkah konkret agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun.
Hal itu disampaikan Mahyunadi saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 di Ruang Akasia, Gedung Serbaguna (GSG) Perkantoran Bukit Pelangi, Senin (26/10/2026) pagi.

Dalam arahannya, Mahyunadi secara khusus menyoroti masalah dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang kerap tidak tersedia. Menurutnya, temuan berulang ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban keuangan.
“Temuan dan permasalahan yang berulang harus menjadi perhatian serius agar tidak terus-menerus menjadi temuan dari tahun ke tahun. Itu-itu saja, selalu saja SPJ-nya enggak ada,” tegas Mahyunadi.
Ia mengingatkan, pengelolaan keuangan desa tidak boleh hanya dinilai dari tingginya angka penyerapan anggaran dan kelengkapan administrasi semata. Lebih dari itu, setiap rupiah uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Memasuki tahap perencanaan tahun berikutnya, Mahyunadi meminta hasil evaluasi pembangunan desa dijadikan acuan utama dalam penyusunan anggaran 2027. Program yang terbukti bermanfaat harus dilanjutkan, sementara kegiatan yang belum mencapai sasaran wajib dikaji ulang. Pemerintah desa juga diminta menetapkan belanja berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah, bukan sekadar mengejar serapan anggaran.
Selain tata kelola keuangan, akurasi data warga turut menjadi sorotan. Mahyunadi meminta pemerintah desa memperbarui dan memverifikasi data keluarga miskin serta kelompok rentan melalui pemeriksaan lapangan dan musyawarah desa.
Ketidakakuratan data dinilai berpotensi membuat bantuan sosial tidak tepat sasaran. Karena itu, ia mendorong integrasi data hingga tingkat rukun tetangga (RT) untuk meminimalkan tumpang tindih program.
Untuk memperkuat kemandirian ekonomi, Mahyunadi mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa diminta jeli memanfaatkan potensi lokal seperti pertanian, perkebunan, perikanan, serta UMKM sesuai karakteristik wilayahnya, sehingga BUMDes tidak terus-menerus bergantung pada dana pemerintah.
Di sisi lain, transparansi dan pengawasan menjadi kunci utama. Mahyunadi menegaskan bahwa informasi perencanaan dan realisasi anggaran harus mudah diakses oleh publik. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama warga juga harus dilibatkan aktif dalam pengawasan pembangunan.
Menutup arahannya, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, yang melibatkan perangkat daerah terkait, Inspektorat, pihak kecamatan, hingga pendamping desa. Melalui workshop ini, pemerintah desa diharapkan mampu memperbaiki kelemahan tata kelola demi mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (Mk/ sgtk)




















