Sangattaku.com – Dana silpa 2022 ditaksir ratusan miliar, Faizal nilaipemkab kurang matang dalam perencanaan. Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2022, ditaksir hingga Rp350miliar. Meski tahun anggaran 2022 masih berjalan, namun perhitungan dana silpa sudah bisa diprediksi melonjak dari tahun sebelumnya. Silpa tersebut, merupakan dana masuk dari pemerintha pusat yang melebihi proyeksi pendapatan APBD.
Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota DPRD Kutai Timur, Faizal Rahman. Dirinya menyayangkan anggaran sebanyak itu tidak teralokasikan. Selain beberapa program yang tidak terlaksana, Faizal juga menilai hal tersbut karena kurang matangnya perencanaan oleh pemerintah.
“Ada juga program yang sudah dianggarkan, tapi tidak dilaksanakan karena terbentur aturan,” papar Faizal.
“Perencanaannya memang tidak matang,” lanjutnya.
Faizal berani memastikan, silpa sebesar itu bukan hanya dari asal tebak. Dirinya memaparkan, APBD 2022 diproyeksi Rp 3,6 triliun. Sedangkan, hingga 2 Oktober, masuk transferan pusat Rp 3,8 triliun. Selain itu, ada dana proyek multiyear Rp 141 miliar yang pasti tidak terserap.
“Kan proyek multiyear tidak boleh dimulai akhir tahun,” papar Politisi PDI Perjuangan tersebut.
“Sedangkan ada wacana penyertaan modal untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rp 9 miliar. Sayangnya tidak direalisasikan lantaran payung hukumnya tidak ada,” ungkap Faizal melanjutkan.
Bahkan, kata dia, nilai silpa tersebut berpeluang bertambah apabila PAD yang ditarget Rp 200 miliar alami kenaikan. Termasuk dengan potensi transfer triwulan IV dari pemerintah pusat.
“Ini juga disebabkan kurangnya perencanaan. Maka kami meminta agar pemerintah mematangkan semua perencanaan agar matang,” paparnya.
Sehingga anggaran yang tersedia dapat dimaksimalkan untuk pembangunan. Apabila silpa kembali terjadi, tentu pembangunan infrastruktur tidak akan berjalan maksimal.
“Padahal berterkaitan dengan capaian visi dan misi pemerintah. Sedangkan legislatif tidak punya visi apalagi misi,” terangnya.
Dia menegaskan, pihaknya hanya mengawal pelaksanaan program yang direncanakan pemerintah. Untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Pihaknya tak ingin semakin banyak anggaran tidak terserap.
“Makanya anggaran tahun depan harus dimaksimalkan. Sehingga proyeksi pendapatan dinaikkan sama dengan APBD Perubahan 2022,” ucapnya.
Apalagi dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu), dana alokasi umum (DAU) akan meningkat Rp 4,6 triliun. Itu belum termasuk dana bagi hasil sawit.
“Sebenarnya proyeksi anggaran tahun depan itu melebihi Rp 5 triliun,” jelasnya.
Apabila pendapatan dimaksimalkan Rp 4,4 triliun. Maka program pembangunan tahun depan bisa lebih dimaksimalkan. Sehingga semua program dapat dikerjakan awal tahun.
“Tidak seperti tahun ini yang serba mendesak. Kan APBD Perubahan ada tambahan Rp 1,9 triliun, akhirnya menumpuk,” pungkasnya.(*/bl)
