SANGATTAKU – Sebanyak 297 guru di Kabupaten Kutai Timur telah mengikuti pendidikan inklusi melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) jenjang magister (S2) di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
Program tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan guru di sekolah umum untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi dan memberikan layanan kepada peserta didik berkebutuhan khusus.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur, Mulyono, mengatakan sekolah umum, baik negeri maupun swasta, diwajibkan menerima anak berkebutuhan khusus. Menurutnya, kebijakan tersebut berkaitan dengan pemerataan pendidikan, terlebih keberadaan sekolah luar biasa (SLB) masih terbatas.

“Sekolah umum, negeri maupun swasta, itu diwajibkan untuk menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi anak khusus bukan hanya diterima di SLB, tapi di sekolah umum juga dia harus diterima,” ujar Mulyono.
Untuk mendukung penerapan pendidikan inklusi, pemerintah daerah mulai menjalankan program pendidikan formal bagi guru melalui skema RPL pada 2024. Sebanyak 191 guru dikirim untuk mengikuti pendidikan S2 di UNY dan seluruhnya telah menyelesaikan pendidikan pada 2025.
Program tersebut dilanjutkan pada 2025 dengan mengirim 300 guru. Dari jumlah tersebut, sebanyak 297 guru telah diwisuda pada 22 Agustus 2026.
Mulyono mengatakan program pendidikan inklusi tersebut akan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan guru yang memiliki kemampuan dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah umum.
Kutai Timur memiliki sekitar 702 sekolah. Pemerintah daerah menargetkan sedikitnya terdapat satu guru yang memiliki kompetensi pendidikan inklusi di setiap sekolah.
“Kita menarget paling tidak minimal satu sekolah itu punya satu guru inklusi. Kita punya 702 sekolah se-Kutai Timur,” jelas Mulyono.
Menurutnya, jumlah tersebut merupakan kebutuhan minimal. Sekolah dengan jumlah siswa yang besar dapat membutuhkan lebih dari satu guru inklusi, sedangkan sekolah dengan jumlah siswa yang lebih sedikit dapat menyesuaikan kebutuhan.
Selain tenaga pendidik, penerapan pendidikan inklusi juga membutuhkan dukungan fasilitas di sekolah. Mulyono menyebut sebagian sekolah di Kutai Timur telah memiliki fasilitas pendukung, meski belum seluruhnya.
Fasilitas tersebut antara lain toilet khusus, kursi roda, tongkat, serta sarana pendukung lainnya. Pengadaan fasilitas dapat menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
“Sebagian sudah, sebagian belum. Karena kita ketahui juga memang inklusi ini kan tidak semua sekolah ada inklusinya,” pungkas Mulyono. (adv/Diskominfo Kutim)





















