SANGATTAKU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur mendorong Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) memperkuat perannya dalam melindungi kepentingan petani sawit, terutama terkait kepastian harga tandan buah segar (TBS), legalitas lahan, dan peningkatan produktivitas perkebunan.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, saat pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APKASINDO Kutai Timur periode 2026–2031 di Sangatta, Kamis (29/10/2026).

Ardiansyah menegaskan, perkembangan industri kelapa sawit harus memberikan manfaat nyata bagi petani, bukan hanya dari sisi peningkatan produksi, tetapi juga kesejahteraan dan kepastian dalam menjalankan usaha perkebunan.
Menurutnya, APKASINDO perlu mengambil peran strategis dalam memperjuangkan hak-hak petani, termasuk memastikan transaksi penjualan TBS berlangsung secara transparan dan memberikan keuntungan yang adil.
“Ke depan, kemajuan perkebunan kelapa sawit harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani, mulai dari produktivitas, kepastian usaha, akses pasar, hingga tata kelola perkebunan yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemkab Kutai Timur adalah belum optimalnya pendataan petani dan kebun. Pemutakhiran data dinilai penting agar berbagai program pemerintah, termasuk bantuan dan pembinaan, dapat diberikan sesuai kebutuhan di lapangan.
Selain itu, petani sawit mandiri juga membutuhkan pendampingan hukum untuk memperoleh kepastian legalitas lahan. Langkah tersebut dinilai penting guna mengurangi potensi konflik maupun sengketa yang dapat menghambat keberlangsungan usaha perkebunan masyarakat.
Pemkab Kutai Timur turut meminta perhatian terhadap tata niaga TBS. Transparansi harus diterapkan mulai dari penetapan harga, proses penimbangan, penilaian kualitas buah, hingga pemberlakuan potongan oleh pihak pabrik kelapa sawit (PKS).
Di sektor produksi, peningkatan kualitas perkebunan dapat dilakukan melalui peremajaan tanaman atau replanting, penggunaan bibit bersertifikat, pendampingan teknis budidaya, serta perluasan akses pembiayaan bagi petani.
Ardiansyah juga mengingatkan agar pengembangan perkebunan tetap memperhatikan aspek lingkungan, seperti perlindungan sumber air, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta pengelolaan limbah perkebunan.

Sementara itu, Ketua DPD APKASINDO Kutai Timur, Yan, mengatakan organisasi yang dipimpinnya akan memperkuat posisi tawar pekebun swadaya melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan PKS.
Ia menilai, pembaruan data perkebunan menjadi pekerjaan penting bagi kepengurusan baru agar penyusunan program organisasi memiliki dasar yang jelas dan sesuai kondisi aktual petani.
“Data ini masih dinamis dan memerlukan pemutakhiran menyeluruh agar menjadi basis data yang akurat untuk perumusan program ke depan,” ungkap Yan.
Berdasarkan data organisasi hingga 2020, Kutai Timur memiliki 117 perusahaan swasta yang berinvestasi di sektor perkebunan kelapa sawit dengan luas konsesi mencapai 609.613 hektare. Selain itu, terdapat perkebunan kementerian seluas 48.493 hektare dan perkebunan dengan skema kemitraan seluas 16.471 hektare yang melibatkan sekitar 55.406 kepala keluarga petani.
Sekretaris Jenderal DPW APKASINDO Kalimantan Timur, Daru Widyatmoko, berharap kepengurusan baru mampu memperluas program pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga tingkat desa dan kecamatan.
Menurutnya, APKASINDO tidak hanya berfungsi sebagai wadah pemersatu petani sawit, tetapi juga harus mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta memberikan pendampingan ketika petani menghadapi persoalan di lapangan.
Ia menambahkan, organisasi perlu hadir membantu petani yang mengalami persoalan administrasi lahan, konflik perkebunan, maupun sengketa lainnya melalui fungsi advokasi.
Pengurus DPD APKASINDO Kutai Timur periode 2026-2031 yang dikukuhkan dipimpin Yan sebagai ketua, didampingi Suliansyah sebagai wakil ketua. Sementara itu, Taufik Urohman dipercaya sebagai ketua harian, Yanto Widodo sebagai sekretaris, dan Mulyadi sebagai bendahara.
Dengan kepengurusan baru tersebut, APKASINDO diharapkan mampu menjadi jembatan antara petani, pemerintah, dan pelaku industri sawit dalam memperjuangkan tata kelola perkebunan yang lebih adil, produktif, serta berkelanjutan di Kutai Timur. (Mk/ sgtk)





















