SANGATTAKU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Agusriansyah Ridwan, menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Agusriansyah menjelaskan bahwa meraih opini WTP merupakan sebuah prestasi penting di bidang keuangan. Opini WTP atau Unqualified Opinion menandakan bahwa laporan keuangan Pemkab Kutim telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal ini mencakup posisi keuangan (neraca), hasil usaha, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Arus Kas.
“Opini WTP adalah penghargaan prestisius yang menunjukkan bahwa neraca keuangan Pemkab Kutim sehat. Ini adalah pembuktian atas kinerja keuangan yang baik,” kata Agusriansyah Ridwan.
Anggota Komisi D DPRD Kutim ini menekankan pentingnya Pemkab Kutim untuk mempertahankan opini WTP sebagai bukti bahwa keuangan mereka berada dalam kondisi yang baik. Ia juga menambahkan bahwa pencapaian ini merupakan indikator keberhasilan bagi Ardiansyah Sulaiman-Kasmidi Bulang (AS-KB) di akhir masa jabatan mereka.
Namun, jika Pemkab Kutim tidak berhasil mempertahankan Opini WTP, Agusriansyah khawatir hal ini akan dianggap sebagai kemunduran dalam kinerja AS-KB di tahun terakhir masa jabatan mereka. Oleh karena itu, ia mendorong Pemkab Kutim untuk meningkatkan pelayanan publik, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.
“Pelayanan publik disini itu pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia,” kata Agusriansyah Ridwan.
Agusriansyah optimis Pemkab Kutim dapat mempertahankan Opini WTP. Menurutnya, upaya yang telah dilakukan oleh permeintah dalam membangun Kutai Timur sudah sangat maksimal.
Ia optimis bahwa Pemkab Kutim dapat mempertahankan Opini WTP, mengingat upaya yang telah dilakukan dalam membangun Kutai Timur sudah sangat maksimal. Sebagai mitra pemerintah, DPRD Kutim berkomitmen untuk membantu Pemkab Kutim dalam meraih dan mempertahankan penghargaan tersebut, serta melakukan evaluasi untuk mewujudkan good governance.
“Ada beberapa hal yang perlu didorong agar pemerintah mewujudkan good government sesuai dengan yang diinginkan masyarakat,” ungkapnya.
Agusriansyah berharap bahwa di akhir masa jabatan Ardiansyah Sulaiman-Kasmidi Bulang, pemerintahan dapat berakhir dengan baik dan tidak meninggalkan kekecewaan di hati masyarakat. (AD01/DPRD)
