You dont have javascript enabled! Please enable it! Sejumlah Proyek Infrastruktur Pemerintah Daerah Gunakan Galian C Tak Berizin, Ini Kata Joni - Sangattaku

Sejumlah Proyek Infrastruktur Pemerintah Daerah Gunakan Galian C Tak berizin, Ini Kata Joni

Selasa, 7 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Pelaksanaan sejumlah proyek oleh Pemerintah Daerah Timur sedang menuai kontroversi. Dugaan penggunaan ilegal tanpa izin resmi menjadi sorotan masyarakat, menuai kritik dan polemik. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) , , membuka suara terkait persoalan tersebut.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten , Joni. (bl/ )

Menurut Joni, pada beberapa kasus, penggunaan galian C ilegal memang terpaksa dilakukan dam memang tidak dapat dihindari demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang layak.

“Kami bingung juga dalam menilai hal ini. Namun, selama ini jalan satu-satunya adalah menggunakan galian C tersebut. Jika melihat kebutuhan masyarakat, mau tidak mau kami harus melakukannya,” papar Joni.

“Misal, jalannya dalam kondisi yang sangat parah. Mau tidak mau, kami harus menggunakan galian C terlebih dulu karena tidak mungkin langsung dicor. Harus ada tahapannya, dan galian C menjadi kebutuhan utama. Sayangnya, galian C yang tersedia umumnya tidak memiliki izin,” jelas memberikan contoh kasus penggunaan galian C menjadi tahapan yang tidak dapat dihindari, terlepas dari legalitas perizinannya.

Kendati demikian, Joni mengaku bahwa DPRD Kabupaten Kutai Timur telah menyarankan kepada pengusaha galian C untuk mengurus izin ke tingkat provinsi sebagai pemegang kewenangan saat ini. Joni mengungkapkan bahwa Meski sebagian pengusaha mengklaim telah mengurus izin tersebut, Joni mengaku pihaknya belum dapat memastikannya.

“Yang jelas, kami mengingatkan agar mereka mengurus izin demi keamanan usaha mereka,” ungkapnya.

Joni juga menegaskan, DPRD Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk terus mendorong pengusaha galian C agar mengurus perizinan secara resmi. Selain itu, mereka juga akan mengawasi agar penggunaan galian C ilegal dalam proyek-proyek pemerintah daerah dapat diminimalisir dan dilakukan dengan sangat selektif demi kepentingan masyarakat.

Baca Juga  Subli, Warga Desa Mandu Pantai Sejahtera, Diduga Diterkam Buaya saat Mencari Siput

Dalam hal Pendapatan Asli Daerah () dari sektor galian C, Joni mengakui jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi galian C yang ada di wilayah Kutai Timur. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengusaha galian C yang mengurus izin, sehingga pemerintah daerah kehilangan potensi penerimaan dari sektor tersebut.

“Sebenarnya, kami dirugikan karena tidak adanya penerimaan retribusi dari galian C ilegal ini. Seandainya mereka memiliki izin, tentu akan ada penerimaan retribusi,” pungkasnya. (AD01/DPRD)

515Dibaca

Berita Terkait

Proyek MYC di Kutim Terkesan Mandek, Masyarakat Belum Merasakan Manfaat
Joni: Sosialisasi Beasiswa di Kutim Harus Capai Hingga Pelosok Desa
Pisah Sambut Kabid PAUD dan PNF, Heri Purwanto Siap Lanjutkan Program yang Ada
Erfan Kurniawan Apresiasi Program Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kutai Timur
Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Pemkab Kutim Luncurkan Program Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan
Menuju Universal Coverage Jamsostek 2024, Roma Malau Sebut Perlindungan Sosial Adalah Hak Setiap Pekerja, Termasuk Pekerja Rentan
Diskominfo Staper Gelar Monev SP4N LAPOR, Rizali Hadi Sebut Jaringan Telekomunikasi Salah Satu Prioritas
Meski Indeks SPBE Kutim 2023 Duduki Peringkat Kedua dari 10 Kabupaten/Kota, Ronny Bonar Akui Masih Banyak Perlu Dibenahi

Berita Terkait

Kamis, 6 Juni 2024 - 19:51 WITA

Proyek MYC di Kutim Terkesan Mandek, Masyarakat Belum Merasakan Manfaat

Rabu, 5 Juni 2024 - 19:38 WITA

Joni: Sosialisasi Beasiswa di Kutim Harus Capai Hingga Pelosok Desa

Kamis, 23 Mei 2024 - 08:43 WITA

Pisah Sambut Kabid PAUD dan PNF, Heri Purwanto Siap Lanjutkan Program yang Ada

Rabu, 22 Mei 2024 - 19:38 WITA

Erfan Kurniawan Apresiasi Program Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kutai Timur

Rabu, 22 Mei 2024 - 18:48 WITA

Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Pemkab Kutim Luncurkan Program Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan

Rabu, 22 Mei 2024 - 17:56 WITA

Menuju Universal Coverage Jamsostek 2024, Roma Malau Sebut Perlindungan Sosial Adalah Hak Setiap Pekerja, Termasuk Pekerja Rentan

Sabtu, 18 Mei 2024 - 10:19 WITA

Diskominfo Staper Gelar Monev SP4N LAPOR, Rizali Hadi Sebut Jaringan Telekomunikasi Salah Satu Prioritas

Sabtu, 18 Mei 2024 - 10:02 WITA

Meski Indeks SPBE Kutim 2023 Duduki Peringkat Kedua dari 10 Kabupaten/Kota, Ronny Bonar Akui Masih Banyak Perlu Dibenahi

Berita Terbaru

Berita

Kyai Tega Cabuli 5 Santriwati dan 2 Pegawai

Rabu, 12 Jun 2024 - 16:57 WITA

Maaf, Klik Kanan Tidak Diperkenankan Pada Laman Ini
Maaf, Text Pada Laman Ini Tidak Dapat Diseleksi
Sorry this site is not allow cut.
Maaf, Tidak Diizinkan Mencopy Isi Laman Ini
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.

Maaf, Anda tidak diizinkan untuk mengcopy teks atau artikel ini