
SANGATTAKU – Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi mendorong penambahan kader bela negara hingga ke tingkat kecamatan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas pemahaman kebangsaan dan cinta tanah air di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikannya usai memimpin audiensi bersama Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia (GBN-MI) DPD Kalimantan Timur (Kaltim) dan DPK Kutai Timur di Ruang Arau, Sekretariat Daerah Kutai Timur, Bukit Pelangi, Sangatta, Senin (21/9/2026).

Menurut Mahyunadi, keberadaan kader bela negara tidak hanya sebatas mengikuti pelatihan, tetapi juga diharapkan dapat berperan langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kader-kader ini harus diperbanyak dan turun langsung ke masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang cara bernegara yang baik serta menumbuhkan rasa cinta tanah air,” tegasnya.
Upaya tersebut akan direalisasikan melalui Pelatihan Kader Bela Negara (PKBN) tahap kedua yang ditargetkan berlangsung pada Desember 2026. Pelatihan ini rencananya melibatkan 300 peserta, terdiri atas 50 PNS, 50 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta 200 perwakilan masyarakat sipil dari berbagai kecamatan.
Mahyunadi menjelaskan, evaluasi pelaksanaan PKBN tahun sebelumnya menunjukkan adanya dampak positif di lapangan. Karena itu, Pemkab Kutai Timur mendorong keterlibatan lebih luas dari setiap wilayah pada pelaksanaan berikutnya.
“Kami berharap, minimal ada sepuluh kecamatan yang mengirimkan masing-masing lima perwakilan, atau lebih baik lagi jika seluruh kecamatan bisa ikut serta,” imbuhnya.

Rangkaian kegiatan tersebut nantinya akan dilanjutkan dengan pengukuhan kader sekaligus pelaksanaan Upacara Hari Bela Negara Nasional. Para peserta pelatihan akan dilibatkan sebagai bagian dari pasukan upacara dalam peringatan tersebut.
Terkait posisi Kutai Timur sebagai tuan rumah penyelenggaraan daerah, Mahyunadi menjelaskan bahwa Pemkab Kutai Timur akan memfokuskan persiapan pada aspek teknis dan lokasi upacara. Sementara kebutuhan akomodasi dan transportasi delegasi dari luar daerah diharapkan dikelola secara mandiri oleh instansi masing-masing.
“Persiapan kita fokus pada lokasi dan teknis upacara saja, sedangkan untuk perjalanan dan akomodasi tamu luar daerah tidak ditanggung oleh pemkab,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPD GBN-MI Kaltim Rustam AMD menerangkan, Kutai Timur memiliki catatan sejarah sebagai salah satu daerah yang menjadi pelopor sekaligus titik awal berkembangnya gerakan pelatihan bela negara di Kaltim.
Karena itu, pihaknya berharap sinergi dengan pemerintah daerah terus diperkuat sehingga Kutai Timur dapat mempertahankan perannya dalam pengembangan pembentukan karakter kebangsaan.
“DPD GBN-MI Kaltim berencana mengundang perwakilan dari seluruh kabupaten se-Kaltim yang masing-masing diwakili sebanyak tiga orang,” pungkasnya. (adv/Diskominfo Kutim)






















