SANGATTAKU – Pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (20/11/2024), Sekretaris Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi, memaparkan langkah-langkah strategis Pemkab Kutim dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Fokus utama meliputi pengelolaan logistik, penjagaan netralitas ASN, dan peningkatan partisipasi pemilih.
Terkait pendanaan, Pemkab Kutim telah mengambil langkah proaktif dengan penyaluran dana secara bertahap. “Dana sudah kami salurkan dalam dua tahap sesuai laporan keuangan,” ungkap Rizali. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan aparat keamanan.
Tantangan utama yang menjadi perhatian adalah distribusi logistik ke wilayah-wilayah terpencil seperti Sandaran. Menghadapi hal ini, Pemkab Kutim telah membangun kolaborasi strategis. “Kami telah bekerja sama dengan pemerintah setempat dan aparat keamanan untuk mengantisipasi hambatan ini,” jelas Rizali.
Aspek krusial lainnya adalah penjagaan netralitas ASN selama masa Pilkada. Sosialisasi intensif telah dilakukan untuk memastikan tidak ada keberpihakan. “Pelanggaran aturan netralitas akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Rizali, menekankan komitmen Pemkab dalam menjaga integritas proses demokrasi.
Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula, Pemkab Kutim menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan dalam edukasi politik. “Upaya ini penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,” tambah Rizali.
Menutup pembicaraan, Rizali menyampaikan optimismenya terhadap pelaksanaan Pilkada 2024. “Kami berkomitmen untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai harapan, tanpa hambatan berarti,” pungkasnya. (AD01/ Diskominfo Kutim)
