SANGATTAKU – Masalah antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang tak kunjung terurai di wilayah Kutai Timur mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menilai akar masalah dari fenomena antrean kendaraan di SPBU tersebut berasal dari dua faktor utama, yakni keberadaan pengetap dan kebutuhan sektor industri.
Mahyunadi menjelaskan bahwa skema harga BBM bersubsidi memicu adanya celah permainan oleh pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan. BBM bersubsidi yang dibeli oleh pengetap diduga kuat dialirkan untuk kebutuhan industri.
“Akar masalahnya antrean BBM ini adalah dua, pengetap dan industri. Pengetap karena ada subsidi, ada permainan, pengetap jual jadi industri. Kalau sudah tidak ada subsidi lagi, semua harga BBM sama, siapa lagi yang mau ngentap?” kata Mahyunadi saat memberikan keterangan.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa kebijakan pembangunan SPBU baru oleh pemerintah atau BUMD tidak akan menjadi solusi efektif jika praktik pengetapan dan penyaluran ke industri masih terus terjadi. Menurutnya, pemberian subsidi BBM saat ini dinilai kurang tepat sasaran karena tidak dinikmati secara merata oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Menurut saya, Mahyunadi, subsidi BBM itu tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena sejatinya subsidi itu untuk orang tidak mampu. Bagaimana itu tetangga saya, satu tiap hari sholat sama saya di masjid bersama-sama, dia ke kebun hanya naik sepeda. Setetes pun dia enggak pakai BBM. Dapat enggak dia subsidi? Nggak kan?” lanjut Mahyunadi.
“Berarti subsidi itu justru dirasakan oleh orang yang punya kendaraan. Yang tidak punya kendaraan, tidak subsidi. Alangkah baiknya subsidi dicabut aja, hasil subsidi itu dibagikan pada orang-orang yang tidak mampu, gitu aja,” tegasnya.
Ketika ditanya mengenai opsi penambahan kuota BBM, Mahyunadi mengungkapkan bahwa langkah tersebut juga belum tentu mampu menjawab persoalan jika akar masalah utamanya tidak dibenahi. Ia menduga adanya potensi penyimpangan dalam jalur distribusi BBM.
“Kalau masih ada industri dan non-industri itu susah. Bisa jadi justru permainannya di pemilik SPBU. Bisa jadi kan, saya enggak nuduh. Bisa jadi pemilik SPBU mobilnya sebelum mampir di SPBU, mampir di mana dulu. Ya kan, coba lihat aja,” pungkas Mahyunadi. (adv/Diskominfo Kutim)
