Pemekaran Desa di Kutai Timur Berlanjut, 11 Usulan Tunggu Hasil Kementerian

Jumat, 25 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Proses pemekaran wilayah di Kabupaten Kutai Timur terus bergulir. Sebanyak 11 usulan desa persiapan kini sudah berada di tingkat kementerian dan tinggal menunggu hasil akhir. Di sisi lain, empat desa pemekaran terbaru juga tengah bersiap memasuki tahapan verifikasi faktual.

Kepala Bidang Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutai Timur, Padliyansyah, mengungkapkan bahwa 11 usulan desa tersebut telah melalui serangkaian tahapan di daerah sebelum akhirnya berkasnya diteruskan ke pemerintah pusat.

Kepala Bidang Penataan Desa DPMDes Kutai Timur, Padliyansyah. (Meika/ sgtk)

“Beberapa bulan yang lalu kita sudah mengawal 11 desa pemekaran, prosesnya sudah sampai di tingkat kementerian. Insyaallah tinggal menunggu hasil,” ujarnya.

Sementara itu, untuk empat desa terbaru yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Singaraja, DPMDes saat ini aktif mendampingi proses penetapannya. Rinciannya, tiga desa berada di Kecamatan Sangatta Utara dan satu desa lainnya di Kecamatan Kaliorang.

Dalam prosesnya, DPMDes tidak bekerja sendiri. Instansi ini tergabung dalam panitia pemekaran tingkat kabupaten yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Timur, dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sektor pertanahan, hingga bagian hukum.

Tahapan terdekat bagi empat desa baru ini adalah verifikasi faktual yang dijadwalkan pada November atau Oktober mendatang. Setelah rampung di tingkat kabupaten, dokumen akan diserahkan ke pemerintah provinsi untuk dilanjutkan ke tingkat pusat.

“Nanti kalau tahun depan provinsi turun, provinsi yang akan bersurat ke pusat untuk meminta diverifikasi faktual,” terang Padliyansyah.

Ia juga mengingatkan, setiap proses pemekaran desa memiliki batas waktu maksimal tiga tahun. Dalam rentang tersebut, desa persiapan wajib merampungkan seluruh persyaratan administratif, termasuk memeroleh nomor register desa. Jika gagal memenuhi ketentuan, desa persiapan berisiko dikembalikan ke desa induk.

Baca Juga  Hasil Rapat Evaluasi Ke-10 PPKM Level 4, Penyekatan Dalam Kota Ditiadakan

Guna menghindari hal tersebut, DPMDes berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan berkoordinasi dengan lintas instansi agar seluruh target tahapan dapat tercapai tepat waktu. (adv/Diskominfo Kutim)

762Dibaca

Berita Terkait

Jelang Porwada IV Kaltim, Ronny Bonar Ingatkan Jurnalis Kutim Jaga Sportivitas dan Solidaritas
Pemkab Kutim Lepas 32 Wartawan Ikuti Porwada IV Kaltim 2026, Bidik Peningkatan Medali
Kutai Timur Perkuat Daya Saing Sawit Global Lewat Peluncuran Program SUSTAIN Kutim Tahap II dan Sertifikasi ISPO-RSPO
TRC Kutai Timur Catat 50 Penanganan Karhutla di Sangatta Selatan, Titik Terbesar Capai 20 Hektare
Bupati Kutai Timur Apresiasi Program Pemuda Kutim Hebat di Puncak HUT ke-27 Kutai Timur
Expo Kutai Timur Raup Rp4,25 Miliar, Bupati Tekankan Investasi Harus Serap Tenaga Kerja Lokal
Perputaran Ekonomi UMKM di Kutim Expo Tembus Rp4 Miliar, DPMPTSP Siapkan Penambahan Tenda
HUT ke-62 Golkar, Khairuddin Ingatkan Pentingnya Persatuan Antarkader

Berita Terkait

Senin, 2 November 2026 - 14:34 WITA

Jelang Porwada IV Kaltim, Ronny Bonar Ingatkan Jurnalis Kutim Jaga Sportivitas dan Solidaritas

Senin, 2 November 2026 - 14:28 WITA

Pemkab Kutim Lepas 32 Wartawan Ikuti Porwada IV Kaltim 2026, Bidik Peningkatan Medali

Kamis, 29 Oktober 2026 - 16:54 WITA

Kutai Timur Perkuat Daya Saing Sawit Global Lewat Peluncuran Program SUSTAIN Kutim Tahap II dan Sertifikasi ISPO-RSPO

Minggu, 25 Oktober 2026 - 11:59 WITA

Bupati Kutai Timur Apresiasi Program Pemuda Kutim Hebat di Puncak HUT ke-27 Kutai Timur

Minggu, 25 Oktober 2026 - 09:21 WITA

Expo Kutai Timur Raup Rp4,25 Miliar, Bupati Tekankan Investasi Harus Serap Tenaga Kerja Lokal

Berita Terbaru