SANGATTAKU – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kutai Timur menyampaikan pandangan akhir terkait Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-22 DPRD Kutai Timur. Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutai Timur, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, dipimpin oleh Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, didampingi Wakil Ketua I, Sayid Anjas, serta dihadiri oleh Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, anggota dewan, unsur Forkopimda, kepala OPD, dan undangan lainnya.
Dalam penyampaian pandangan akhir, Uci, anggota Fraksi PKS, menyoroti pentingnya diversifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) di tengah dominasi pendapatan transfer dalam struktur APBD. “Pendapatan terbesar masih berasal dari pendapatan transfer. Kami mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD melalui pengembangan sektor unggulan, termasuk pariwisata dan potensi lokal lainnya,” ujar Uci.
Fraksi PKS menyoroti potensi besar sektor pariwisata di Kutai Timur, seperti Taman Nasional Kutai (TNK) dan Gua Karst. Dukungan anggaran yang memadai diharapkan mampu mengoptimalkan pengembangan objek wisata tersebut. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian utama. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah terpencil.
“Pemerintah daerah agar terus mendorong dan memberikan fasilitas yang lebih maksimal kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur dengan sistem jemput bola. Hal ini lebih dikhususkan dalam hal penyediaan pelayanan kesehatan dan juga Pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau oleh sarana transportasi dan informasi,” tambahnya.
Pembangunan infrastruktur juga menjadi sorotan penting, dengan alokasi anggaran sebesar Rp11,151 triliun. Fraksi PKS menekankan perlunya pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial, termasuk penyediaan jalan, drainase, serta fasilitas dasar di daerah pedalaman. Selain itu, pemerintah diingatkan untuk memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan.
Di sektor pendidikan, Fraksi PKS mengusulkan prioritas pada program pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu serta pembangunan sarana pendidikan di seluruh wilayah. Selain itu, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pemerataan sarana pendidikan menjadi fokus utama. Dalam bidang kesehatan, program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan peningkatan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil mendapat dukungan penuh.
Fraksi PKS juga menyoroti pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada pengembangan UMKM, pelatihan kewirausahaan, dan bantuan permodalan. “UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan harus dimanfaatkan sebaik mungkin dengan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, dan akses pasar bagi produk-produk lokal,” tegas Uci. Di sektor pertanian, peningkatan potensi lokal dinilai sangat penting sebagai alternatif sektor tambang dan perkebunan.
Sebagai penutup, Fraksi PKS menyatakan menerima RAPBD Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan. Namun, fraksi ini menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan APBD agar sesuai dengan harapan masyarakat.
“Fraksi Keadilan Sejahtera juga akan terus mengawal pelaksanaannya agar benar-benar sesuai dengan harapan rakyat dan mampu membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Kutai Timur,” tandasnya. (AD01/ DPRD)
