APKASINDO Kutai Timur Ajak Petani Sawit Naik Kelas, Tak Hanya Jadi Produsen tetapi Pengusaha

Kamis, 29 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Kutai Timur mendorong petani kelapa sawit untuk meningkatkan kapasitas usaha dan tidak hanya bergantung pada aktivitas produksi tandan buah segar (TBS). Petani diharapkan mampu bertransformasi menjadi pelaku usaha yang mandiri melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas hasil panen, serta penerapan standar perkebunan berkelanjutan.

Ketua APKASINDO DPD Kutai Timur, Yan, mengatakan peningkatan kesejahteraan petani membutuhkan kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam industri kelapa sawit. Menurutnya, persoalan harga TBS dan tata niaga sawit tidak dapat diselesaikan dengan hanya menyalahkan perusahaan maupun pemerintah.

(mengenakan rompi) Ketua APKASINDO DPD Kutai Timur, Yan. (Meika/ sgtk)

Ia menilai petani juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas buah dan memahami mekanisme rantai pasok agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan.

“Seringkali petani kita selalu menyalahkan perusahaan atau pemerintah. Padahal petani sawit merupakan suatu lingkaran yang harus bersama-sama kita benahi agar memperoleh hasil yang baik. Kalau hanya sepihak saja, sawit ini tidak akan berjalan dengan baik,” ujar Yan dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).

Sebagai bagian dari upaya tersebut, APKASINDO mengambil peran sebagai wadah pendampingan, fasilitasi, dan edukasi bagi petani. Organisasi ini berupaya memberikan pemahaman mengenai berbagai faktor teknis yang memengaruhi kualitas buah hingga berdampak terhadap harga jual TBS.

Menurut Yan, kesamaan pemahaman dan peningkatan kapasitas petani menjadi modal penting untuk memperkuat posisi pekebun dalam ekosistem industri sawit.

Di sisi lain, semakin luasnya perkebunan kelapa sawit di Kutai Timur turut menghadirkan tantangan baru, terutama terkait legalitas lahan dan penerapan prinsip keberlanjutan. Untuk itu, APKASINDO mendorong petani mengikuti sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Baca Juga  Hadiri Deklarasi Damai Pilkades Serentak, Joni Harap Pilkades Bisa Berlangsung Damai

Penerapan standar tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola perkebunan sekaligus membantu petani memenuhi persyaratan legalitas dan keberlanjutan dalam pengelolaan kebun.

Yan menegaskan, peningkatan kapasitas petani harus diarahkan pada perubahan pola pikir. Petani tidak cukup hanya mengandalkan hasil panen, tetapi juga perlu memiliki kemampuan mengelola usaha, memahami peluang ekonomi, dan membangun kemandirian.

“APKASINDO mendorong petani-petani kita tidak hanya berhenti di tingkat petani, tetapi sebagai pengusaha ke depannya,” tegasnya.

Selain persoalan produksi dan kelembagaan, APKASINDO juga menyoroti kontribusi perkebunan sawit rakyat terhadap penerimaan negara dan daerah. Salah satu bentuk kontribusi yang disebutkan adalah pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 0,25 persen melalui perusahaan tempat petani menjual hasil panennya.

Meski demikian, Yan menilai masih diperlukan kebijakan fiskal yang memberikan manfaat lebih besar bagi daerah penghasil kelapa sawit. Karena itu, pihaknya berencana memperjuangkan peningkatan alokasi dana bagi hasil maupun kontribusi sektor perkebunan sawit agar lebih banyak kembali ke daerah asal melalui kementerian terkait.

Dari sisi organisasi, APKASINDO DPD Kutai Timur saat ini telah menghimpun sekitar 87 anggota yang tersebar di 18 kecamatan. Jaringan kepengurusan tersebut menjadi modal untuk memperluas pendampingan sekaligus mempercepat penyampaian aspirasi dan penyelesaian persoalan petani di tingkat lapangan.

Melalui penguatan organisasi, edukasi, sertifikasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, APKASINDO berharap petani sawit di Kutai Timur mampu meningkatkan daya saing serta memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari sektor perkebunan kelapa sawit. (Mk/ sgtk)

487Dibaca

Berita Terkait

DLH Kutai Timur Ingatkan Pelaku Usaha Kecil Kelola Sampah Sejak Urus Izin
DLH Kutai Timur Intensifkan Pengawasan, Pastikan Pelaku Usaha Patuhi Komitmen Lingkungan
Jelang Porwada IV Kaltim, Ronny Bonar Ingatkan Jurnalis Kutim Jaga Sportivitas dan Solidaritas
Pemkab Kutim Lepas 32 Wartawan Ikuti Porwada IV Kaltim 2026, Bidik Peningkatan Medali
Kutai Timur Perkuat Daya Saing Sawit Global Lewat Peluncuran Program SUSTAIN Kutim Tahap II dan Sertifikasi ISPO-RSPO
Pemkab Kutai Timur dan OJK Edukasi Pelajar, Cegah Investasi Bodong dan Pinjol Ilegal
APKASINDO Kutai Timur Diminta Perkuat Perlindungan Petani Sawit, dari Harga TBS hingga Legalitas Lahan
Mahyunadi Soroti Temuan Berulang Pengelolaan Keuangan Desa di Kutai Timur

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 08:53 WITA

DLH Kutai Timur Ingatkan Pelaku Usaha Kecil Kelola Sampah Sejak Urus Izin

Selasa, 3 November 2026 - 15:20 WITA

DLH Kutai Timur Intensifkan Pengawasan, Pastikan Pelaku Usaha Patuhi Komitmen Lingkungan

Senin, 2 November 2026 - 14:28 WITA

Pemkab Kutim Lepas 32 Wartawan Ikuti Porwada IV Kaltim 2026, Bidik Peningkatan Medali

Kamis, 29 Oktober 2026 - 16:54 WITA

Kutai Timur Perkuat Daya Saing Sawit Global Lewat Peluncuran Program SUSTAIN Kutim Tahap II dan Sertifikasi ISPO-RSPO

Kamis, 29 Oktober 2026 - 15:01 WITA

Pemkab Kutai Timur dan OJK Edukasi Pelajar, Cegah Investasi Bodong dan Pinjol Ilegal

Berita Terbaru

Diskominfo Kutai Timur

DLH Kutai Timur Ingatkan Pelaku Usaha Kecil Kelola Sampah Sejak Urus Izin

Rabu, 4 Nov 2026 - 08:53 WITA

Diskominfo Kutai Timur

297 Guru di Kutim Ikuti Pendidikan Inklusi, Target Satu Guru di Setiap Sekolah

Selasa, 3 Nov 2026 - 11:06 WITA

Diskominfo Kutai Timur

Beasiswa Kutim Terus Dikembangkan, Sasar Pelajar hingga Perguruan Tinggi

Selasa, 3 Nov 2026 - 09:54 WITA