Pandi Widiarto: Propemperda 2025 Harus Berdampak Positif bagi Masyarakat

Senin, 25 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun 2025 telah disahkan dalam rapat paripurna ke-21 yang digelar pada Senin (25/11/2024). Pengesahan ini menandai babak baru dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat di Kutim.

Anggota DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto. (MK/ sgtk)

Pandi Widiarto, anggota DPRD Kutim dari Fraksi Partai Demokrat yang juga merupakan anggota tim Propemperda, menyoroti signifikansi program ini dalam konteks pembangunan daerah. “Terkait propemperda, kebetulan saya juga masuk di tim propemperda. Saya pikir semua target kita di tahun depan berkaitan dengan peraturan untuk meninjau kinerja pemerintah dan mengatur kehidupan bermasyarakat di Kutai Timur,” jelasnya.

Dalam pandangan legislator ini, Propemperda 2025 dirancang dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai landasan utama. “Program-program kita juga itu bagian yang akan kita rencanakan, dan ini kita akan susun. Semoga program ini dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat,” tegasnya.

Pandi menekankan bahwa setiap peraturan daerah yang disusun harus memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi masyarakat. “Agar ketika perda itu sudah jadi, bisa dinikmati dan berdampak positif bagi masyarakat kedepannya,” ujarnya.

Aspek partisipasi publik menjadi salah satu fokus utama dalam penyusunan Propemperda. “Kami ingin agar masyarakat juga dapat memberikan masukan dan saran dalam penyusunan program ini,” ungkap Pandi, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi.

“Harapan kita dengan kebutuhan masyarakat hari ini bisa menjadi penunjang dari segi kekurangan dan tataruang pemerintahan tentunya,” tambahnya, menekankan bahwa Propemperda harus responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat.

Untuk memastikan implementasi yang efektif, DPRD Kutim berkomitmen untuk terus menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah daerah. “Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya. (AD01/ DPRD)

Berita Terkait

Bupati Ardiansyah Dorong Transformasi Ekonomi Kutai Timur, Pertumbuhan 2027 Ditarget 5-6 Persen
Pemkab Kutai Timur Pastikan Program Layak Anak Berjalan Terus Meski Raperda Ditarik
RTRW Provinsi Direvisi, Regulasi Kutai Timur Perlu Disesuaikan
Kutai Timur Tarik Dua Raperda, Regulasi dan Prosedur Jadi Pertimbangan
P-KUA dan P-PPAS 2026 Disepakati dalam Paripurna DPRD Kutai Timur
Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur: Pendapatan Rp5,73 Triliun, Belanja Rp5,71 Triliun
Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur Sebesar Rp5,71 Triliun, Ini Rencana Alokasinya
Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur Rp5,73 Triliun, Target PAD Hanya Sekitar 7,6 persen

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 13:37 WITA

Bupati Ardiansyah Dorong Transformasi Ekonomi Kutai Timur, Pertumbuhan 2027 Ditarget 5-6 Persen

Selasa, 6 Oktober 2026 - 10:21 WITA

Pemkab Kutai Timur Pastikan Program Layak Anak Berjalan Terus Meski Raperda Ditarik

Selasa, 6 Oktober 2026 - 09:01 WITA

RTRW Provinsi Direvisi, Regulasi Kutai Timur Perlu Disesuaikan

Senin, 5 Oktober 2026 - 18:51 WITA

Kutai Timur Tarik Dua Raperda, Regulasi dan Prosedur Jadi Pertimbangan

Sabtu, 26 September 2026 - 08:04 WITA

P-KUA dan P-PPAS 2026 Disepakati dalam Paripurna DPRD Kutai Timur

Berita Terbaru

Diskominfo Kutai Timur

Warga Desa Bumi Etam Aktif Gelar Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Rabu, 18 Nov 2026 - 09:56 WITA

Diskominfo Kutai Timur

Pemerintah Desa Bumi Etam Ajukan Perluasan Jaringan Listrik untuk Permukiman Baru

Selasa, 17 Nov 2026 - 13:40 WITA