Selain Infrastruktur Dasar dan Pendidikan, Ini Catatan Fraksi Golkar Terhadap RAPBD Kutai Timur 2025

Sabtu, 23 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Dalam Sidang Paripurna ke-20 DPRD Kutai Timur, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menyampaikan pandangan akhirnya terhadap Nota Penjelasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Fraksi Golkar, yang memberikan apresiasi sekaligus catatan penting terkait arah kebijakan anggaran yang direncanakan.

Anggota Fraksi Partai Golkar, hasna saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Golkar. (MK/sgtk)

“Fraksi Golkar memberikan apresiasi bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp358 miliar, ada kenaikan sebesar Rp66 miliar dari Rp292,244 miliar, target Pendapatan Asli Daerah TA 2024,” ujar Hasna membacakan pandangan umum Fraksi Golkar.

Fraksi Golkar mencatat adanya penurunan target Pendapatan Daerah tahun 2025 yang mencapai Rp11,151 triliun, turun Rp1,9 triliun dari target tahun 2024. Penurunan ini, menurut Golkar, terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan transfer daerah. Meski begitu, Golkar tetap mendorong alokasi 20 persen dari belanja daerah untuk pendidikan, sesuai amanat Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

“Pemerintah Daerah Wajib mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Belanja Daerah TA 2025. Fraksi Golkar memandang ketentuan ini harus diupayakan sebagai wujud komitmen pemerintah daerah, sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah guna mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional dan menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Hasna.

Belanja modal infrastruktur yang mencapai Rp4,321 triliun atau sekitar 40 persen dari total belanja daerah juga mendapatkan apresiasi dari Fraksi Golkar. Alokasi ini dinilai sejalan dengan kebutuhan dasar masyarakat dan aturan yang berlaku.

Golkar juga mengingatkan pentingnya tata kelola yang baik untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp15 miliar kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Kinerja BUMD (harus) dapat memberikan kontribusi berupa keuntungan atau profit signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah,” tambahnya.

Baca Juga  Perda Nomor 3 Tahun 2017 Dinilai Tak Lagi Relevan, Pemkab Kutim Usulkan Raperda Ketertiban Umum

Golkar menyoroti waktu pembahasan RAPBD 2025 yang dinilai terlalu singkat, yakni hanya enam hari sebelum batas akhir persetujuan. Hasna meminta agar penyusunan anggaran di masa mendatang dilakukan lebih awal, sehingga pembahasan dapat dilakukan lebih komprehensif.

Selain itu, Golkar mengingatkan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program pengentasan stunting, penurunan angka pengangguran, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Fraksi Golkar mendukung penuh pembahasan RAPBD 2025 dengan harapan seluruh masukan yang diberikan dapat menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran. “Mohon kiranya catatan dan masukan Fraksi Golkar dapat dijadikan referensi dan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025,” tutup Hasna. (AD01/ DPRD)

1.3kDibaca

Berita Terkait

Bupati Ardiansyah Dorong Transformasi Ekonomi Kutai Timur, Pertumbuhan 2027 Ditarget 5-6 Persen
Pemkab Kutai Timur Pastikan Program Layak Anak Berjalan Terus Meski Raperda Ditarik
RTRW Provinsi Direvisi, Regulasi Kutai Timur Perlu Disesuaikan
Kutai Timur Tarik Dua Raperda, Regulasi dan Prosedur Jadi Pertimbangan
P-KUA dan P-PPAS 2026 Disepakati dalam Paripurna DPRD Kutai Timur
Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur: Pendapatan Rp5,73 Triliun, Belanja Rp5,71 Triliun
Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur Sebesar Rp5,71 Triliun, Ini Rencana Alokasinya
Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur Rp5,73 Triliun, Target PAD Hanya Sekitar 7,6 persen

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 13:37 WITA

Bupati Ardiansyah Dorong Transformasi Ekonomi Kutai Timur, Pertumbuhan 2027 Ditarget 5-6 Persen

Selasa, 6 Oktober 2026 - 10:21 WITA

Pemkab Kutai Timur Pastikan Program Layak Anak Berjalan Terus Meski Raperda Ditarik

Selasa, 6 Oktober 2026 - 09:01 WITA

RTRW Provinsi Direvisi, Regulasi Kutai Timur Perlu Disesuaikan

Senin, 5 Oktober 2026 - 18:51 WITA

Kutai Timur Tarik Dua Raperda, Regulasi dan Prosedur Jadi Pertimbangan

Sabtu, 26 September 2026 - 08:04 WITA

P-KUA dan P-PPAS 2026 Disepakati dalam Paripurna DPRD Kutai Timur

Berita Terbaru

Diskominfo Kutai Timur

Warga Desa Bumi Etam Aktif Gelar Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Rabu, 18 Nov 2026 - 09:56 WITA

Diskominfo Kutai Timur

Pemerintah Desa Bumi Etam Ajukan Perluasan Jaringan Listrik untuk Permukiman Baru

Selasa, 17 Nov 2026 - 13:40 WITA