SANGATTAKU – Transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan program beasiswa Pemerintah Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan utama Anggota DPRD Kutim, Yulianus Palangiran. Inisiatif pengawasan ini bertujuan memastikan program beasiswa berjalan secara adil dan tepat sasaran bagi masyarakat Kutim.
“Kami berharap beasiswa ini tidak hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, tetapi harus profesional dalam pemberiannya. Paling penting, penerima beasiswa ini benar-benar anak-anak dari Kutai Timur, jangan sampai anak dari luar Kutim justru mendapatkannya,” tegas Yulianus.
Sebagai langkah konkret, Yulianus berencana menginisiasi diskusi intensif dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Komisi D DPRD Kutim. Fokus diskusi akan diarahkan pada evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengelolaan beasiswa, mulai dari tahap penginputan hingga verifikasi data penerima.
“Kami di Komisi D akan mengawal terkait prosedur penerimaan beasiswa. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami prosesnya dan memastikan semua mendapatkan hak yang sama,” jelasnya.
Program beasiswa pemerintah daerah dipandang sebagai instrumen strategis dalam mendukung pengembangan pendidikan di Kutim. Namun, Yulianus menekankan pentingnya sistem yang inklusif dan bebas dari praktik diskriminatif. Transparansi informasi mengenai prosedur penerimaan beasiswa juga menjadi aspek krusial yang perlu ditingkatkan.
“Kita akan bersama-sama memastikan program ini berjalan dengan baik dan memberi manfaat nyata bagi generasi muda Kutim,” pungkasnya, menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal program yang vital bagi masa depan pendidikan di Kutai Timur. (AD01/ DPRD)
