SANGATTAKU – Program Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (SITISEK) yang diluncurkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur (Kutim) dirancang dengan pendekatan multisektor dan teknis yang detail, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan swasta dan akademisi. Implementasi program ini berfokus pada Rencana Aksi Daerah yang disusun dengan dukungan dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), memastikan intervensi yang dilakukan berbasis kajian ilmiah.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menjelaskan bahwa SITISEK mengedepankan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Kolaborasi ini melibatkan Bupati dan Wakil Bupati Kutim, Tim Penggerak PKK, Disdukcapil, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), seluruh satuan pendidikan, tokoh adat, komunitas lokal, hingga perusahaan tambang dan perkebunan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) mereka.
SITISEK memiliki tujuh strategi utama yang dijalankan secara simultan, yakni:
• Verifikasi BNBA dan pembentukan Tim Penanganan Anak Berisiko Tidak Sekolah,
• Pengembangan kelas jauh, sekolah terbuka, dan penguatan PKBM, hingga penyediaan transportasi sekolah,
• Penyediaan beasiswa, buku, dan seragam gratis,
• Kampanye pentingnya pendidikan melalui roadshow kecamatan dan konten digital,
• Konseling motivasi bagi anak dan remaja,
• Pencegahan pernikahan dini,
• Integrasi layanan pendidikan paket A, B, dan C di pesantren.
Langkah awal yang krusial adalah verifikasi data by name by address (BNBA) untuk mendapatkan data anak yang valid, diikuti dengan pembentukan Tim Penanganan Anak Berisiko Tidak Sekolah. Tim ini akan bergerak cepat di lapangan untuk melakukan intervensi dini.
Strategi selanjutnya berfokus pada penguatan layanan pendidikan alternatif dan inklusif. Ini termasuk pengembangan kelas jauh (sekolah filial/ kelas yang dibuka di luar sekolah induk karena keterbatasan tempat, solusi untuk siswa di daerah pinggiran atau terpencil yang tidak tertampung di sekolah induk), pendirian sekolah terbuka, dan penguatan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat menjangkau wilayah pelosok dan anak-anak yang memiliki keterbatasan waktu. Disdikbud juga tetap menyediakan bantuan material berupa beasiswa, buku, dan seragam gratis, meskipun faktor biaya bukan lagi menjadi penghalang utama.
Selain itu, SITISEK menitikberatkan pada aspek motivasi dan pencegahan. Kampanye pentingnya pendidikan akan digalakkan melalui roadshow di berbagai kecamatan serta memanfaatkan konten digital yang menarik. Langkah pencegahan pernikahan dini juga masuk dalam program utama, diiringi dengan sesi konseling motivasi yang intensif bagi anak, remaja, dan orang tua.
Untuk mengatasi tantangan geografis, program ini secara khusus mencakup penyediaan transportasi sekolah yang memadai. Inovasi lain adalah integrasi layanan pendidikan Paket A, B, dan C ke dalam sistem di pesantren, memastikan bahwa anak-anak yang menempuh pendidikan agama formal tetap mendapatkan ijazah pendidikan umum. Dengan pendekatan lintas sektor ini, Disdikbud menargetkan penurunan minimal 50 persen angka ATS dalam tiga tahun, sejalan dengan komitmen Kutai Timur untuk mencapai target pendidikan berkualitas dalam SDGs (Sustainable Development Goals/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). (adv/Diskominfo Kutim)
