SANGATTAKU – Dalam Sidang Paripurna ke-20 DPRD Kutai Timur, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menyampaikan pandangan akhirnya terhadap Nota Penjelasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Fraksi Golkar, yang memberikan apresiasi sekaligus catatan penting terkait arah kebijakan anggaran yang direncanakan.
“Fraksi Golkar memberikan apresiasi bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp358 miliar, ada kenaikan sebesar Rp66 miliar dari Rp292,244 miliar, target Pendapatan Asli Daerah TA 2024,” ujar Hasna membacakan pandangan umum Fraksi Golkar.
Fraksi Golkar mencatat adanya penurunan target Pendapatan Daerah tahun 2025 yang mencapai Rp11,151 triliun, turun Rp1,9 triliun dari target tahun 2024. Penurunan ini, menurut Golkar, terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan transfer daerah. Meski begitu, Golkar tetap mendorong alokasi 20 persen dari belanja daerah untuk pendidikan, sesuai amanat Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.
“Pemerintah Daerah Wajib mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Belanja Daerah TA 2025. Fraksi Golkar memandang ketentuan ini harus diupayakan sebagai wujud komitmen pemerintah daerah, sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah guna mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional dan menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Hasna.
Belanja modal infrastruktur yang mencapai Rp4,321 triliun atau sekitar 40 persen dari total belanja daerah juga mendapatkan apresiasi dari Fraksi Golkar. Alokasi ini dinilai sejalan dengan kebutuhan dasar masyarakat dan aturan yang berlaku.
Golkar juga mengingatkan pentingnya tata kelola yang baik untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp15 miliar kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Kinerja BUMD (harus) dapat memberikan kontribusi berupa keuntungan atau profit signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah,” tambahnya.
Golkar menyoroti waktu pembahasan RAPBD 2025 yang dinilai terlalu singkat, yakni hanya enam hari sebelum batas akhir persetujuan. Hasna meminta agar penyusunan anggaran di masa mendatang dilakukan lebih awal, sehingga pembahasan dapat dilakukan lebih komprehensif.
Selain itu, Golkar mengingatkan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program pengentasan stunting, penurunan angka pengangguran, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Fraksi Golkar mendukung penuh pembahasan RAPBD 2025 dengan harapan seluruh masukan yang diberikan dapat menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran. “Mohon kiranya catatan dan masukan Fraksi Golkar dapat dijadikan referensi dan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025,” tutup Hasna. (AD01/ DPRD)
