Rapat Banmus Optimalkan Kinerja dan Bahas Agenda Strategis, Joni: Fokus Pada LKPJ dan APBD Perubahan

Senin, 3 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengadakan Rapat Badan Musyawarah (Banmus) di Ruang Hearing DPRD, Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Senin (03/6/2024). Rapat ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekaligus membahas berbagai agenda penting.

Rapat Banmus dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, Asti Mazar Bulang, Sekretaris DPRD, Juliansyah, serta sejumlah anggota DPRD lainnya. Dalam rapat tersebut, berbagai topik strategis dibahas, termasuk penyusunan jadwal Rapat Paripurna serta kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk satu bulan ke depan.

Ketua DPRD Kutim, Joni, menjelaskan bahwa bulan Juni 2024 akan diisi dengan berbagai agenda penting, termasuk empat kali Rapat Paripurna. Salah satunya adalah Rapat Paripurna terkait Penyampaian Nota Penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023.

“Nantinya, setelah penyampaian Nota Penjelasan, akan diikuti dengan tanggapan dari fraksi-fraksi DPRD, kemudian tanggapan dari pemerintah,” kata Joni seusai rapat.

Selain itu, Joni menambahkan bahwa Rapat Banmus juga membahas penyusunan jadwal kegiatan AKD, termasuk Rapat Komisi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing. Agenda ini dirancang untuk membahas isu-isu strategis yang memerlukan perhatian dari DPRD dan pemerintah daerah.

Rapat Panitia Khusus (Pansus) juga menjadi salah satu agenda yang akan dilaksanakan, terutama untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), serta Pertanggungjawaban APBD. Setelah itu, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024 akan segera dilakukan.

“Nanti akan ada Rapat Pansus yang merupakan rangkaian dari pembahasan LKPJ, LHP, dan yang terakhir Pertanggungjawaban. Setelah itu, kita akan fokus pada pembahasan APBD Perubahan,” pungkas Joni. (AD01/ DPRD)

Berita Terkait

Bupati Ardiansyah Dorong Transformasi Ekonomi Kutai Timur, Pertumbuhan 2027 Ditarget 5-6 Persen
Pemkab Kutai Timur Pastikan Program Layak Anak Berjalan Terus Meski Raperda Ditarik
RTRW Provinsi Direvisi, Regulasi Kutai Timur Perlu Disesuaikan
Kutai Timur Tarik Dua Raperda, Regulasi dan Prosedur Jadi Pertimbangan
P-KUA dan P-PPAS 2026 Disepakati dalam Paripurna DPRD Kutai Timur
Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur: Pendapatan Rp5,73 Triliun, Belanja Rp5,71 Triliun
Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur Sebesar Rp5,71 Triliun, Ini Rencana Alokasinya
Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur Rp5,73 Triliun, Target PAD Hanya Sekitar 7,6 persen

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 13:37 WITA

Bupati Ardiansyah Dorong Transformasi Ekonomi Kutai Timur, Pertumbuhan 2027 Ditarget 5-6 Persen

Selasa, 6 Oktober 2026 - 10:21 WITA

Pemkab Kutai Timur Pastikan Program Layak Anak Berjalan Terus Meski Raperda Ditarik

Selasa, 6 Oktober 2026 - 09:01 WITA

RTRW Provinsi Direvisi, Regulasi Kutai Timur Perlu Disesuaikan

Senin, 5 Oktober 2026 - 18:51 WITA

Kutai Timur Tarik Dua Raperda, Regulasi dan Prosedur Jadi Pertimbangan

Sabtu, 26 September 2026 - 08:04 WITA

P-KUA dan P-PPAS 2026 Disepakati dalam Paripurna DPRD Kutai Timur

Berita Terbaru